MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu meresmikan Desk Investasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).
Peluncuran Desk Investasi berlangsung di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan peninjauan kantor Desk Investasi di Kantor DPMPTSP Sulsel di Jalan Bougenville Kota Makassar.
Desk Investasi yang diresmikan di Makassar ini merupakan yang kelima di Indonesia, setelah sebelumnya dibuka di Batam, Bali, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.
Fasilitas ini tidak hanya melayani Sulawesi Selatan, tetapi juga akan menjadi representasi untuk wilayah Kepulauan Sulawesi, Maluku, dan Indonesia Timur.
Tujuannya adalah memecahkan berbagai hambatan atau bottlenecking dalam perizinan, koordinasi antar-instansi, hingga persoalan lahan yang sering menjadi kendala di daerah.
"Kita punya misi untuk berkoordinasi dengan teman-teman daerah untuk bisa mempercepat pelaksanaan atau merealisasikan apa-apa yang menjadi kendala-kendala, hambatan-hambatan, sehingga itu bisa segera terimplementasi," kata Todotua Pasaribu kepada wartawan.
Todotua Pasaribu menegaskan bahwa kunci utama untuk menarik minat investor di tengah situasi apa pun adalah iklim investasi yang baik dan kepastian hukum.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa populasi terbesar keempat di dunia dan posisi geografis yang strategis, sehingga tidak seharusnya ragu dalam menghadapi tantangan global maupun domestik.
"Kalau negara ini bisa menciptakan iklim investasi yang baik dan kepastian berinvestasi yang baik, ya, negara kita ini punya semuanya. Populasi nomor 4 di dunia, posisi letak strategis yang sangat baik," ujar Todotua Pasaribu.
Ia menegaskan bahwa kondisi terkini yang sedang menjadi perhatian publik tidak boleh menjadi penghalang bagi masuknya investasi.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menjanjikan.
"Kalau di negara kita ini tidak bisa menjadikan destinasi investasi, maka nggak ada investor yang akan masuk. Kepastian, ya, kita bisa berikan i klim investasi yang baik, semua pasti akan masuk," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan 38 kementerian, serta sinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah.
Di tengah upaya menjaga stabilitas iklim investasi, Provinsi Sulawesi Selatan justru mencatatkan kinerja yang sangat positif. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, Asrul Sani, melaporkan bahwa realisasi investasi (PMA + PMDN) pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai Rp3,872 Triliun.
Capaian ini didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp3,194 Triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp 677 Miliar. Investasi tersebut berhasil menyerap 7.342 tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 288 tenaga kerja asing (TKA).
Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2026, total realisasi investasi di Sulawesi Selatan telah menembus Rp15,257 Triliun, atau mencapai 67,56% dari target tahunan sebesar Rp 22,580 Triliun.
Dari sisi investor asing, Hongkong RRT menjadi penyumbang terbesar pada Triwulan III 2026 dengan nilai Rp 551,694 Miliar. Namun, secara kumulatif Januari-September 2026, Kanada justru memimpin dengan investasi mencapai Rp 1,760 Triliun, disusul Hongkong dan Australia.
Dengan diresmikannya Desk Investasi ini, pemerintah berharap potensi luar biasa yang dimiliki Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur dapat dieksplorasi lebih optimal.
"Kuncinya adalah iklim berinvestasi dan kepastian. Kita yakin dan percaya potensi ini sangat luar biasa, dan angka investasi akan tumbuh dengan sendirinya," pungkas Todotua Pasaribu.
