POJOKSULSEL, MAKASSAR - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir Februari 2026 masih tergolong rendah.
Pada periode tersebut, data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel mencatat, realisasi belanja APBD di Sulsel pada periode tersebut baru mencapai Rp2,46 triliun, atau 5,6 persen dari total pagu Rp44,15 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Hari Utomo, menjelaskan, rendahnya serapan belanja pada awal tahun merupakan pola yang lazim terjadi, terutama karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap perencanaan dan proses pengadaan.
Menurut Hari Utomo, belanja operasional menjadi komponen dengan realisasi terbesar, yakni Rp2,41 triliun dari pagu Rp33,21 triliun.
Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik baru terealisasi Rp13,29 miliar dari pagu Rp6,11 triliun.
Baca Juga: MUI Sulsel Respons Fenomena Minum Oli Viral di Media Sosial, Muammar Bakry: Hukumnya Haram!
Selain itu, belanja tidak terduga tercatat sebesar Rp1,38 miliar dari pagu Rp179,72 miliar, sedangkan belanja transfer baru mencapai Rp42,13 miliar dari pagu Rp4,65 triliun.
Hari Utomo menilai, rendahnya realisasi belanja modal mengindikasikan proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya masih dalam tahap awal.
Karena itu, Hari Utomo mendorong pemerintah daerah, untuk berupaya mempercepat realisasi belanja kegiatan, sehingga bisa menghindari penumpukan belanja di akhir tahun.
"Data yang kami sampaikan ini merupakan data kinerja APBD yang kami potret. Kami berharap alokasi APBD bisa dipercepat untuk bisa segera menghasilkan output, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak awal tahun," kata Hari Utomo, Senin (6/4/2026).
Di sisi lain, lanjut Hari Utomo, dengan realisasi pendapatan yang telah mencapai Rp6,94 triliun atau 15,9% dari target Rp43,59 triliun, APBD Pemda di Sulsel saat ini mencatatkan surplus sebesar Rp4.476,13 miliar.
Baca Juga: Munas X LDII 7-9 April di Jakarta Timur, Sulsel Kirim Utusan DPW dan 22 DPD
"Percepatan belanja daerah sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, karena belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
***
