POJOKSULSEL.com, MAKASSAR - Pro kontrak penentuan lahan Pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) terus menjadi perbincangan publik.

Hal ini menyusul penolakan warga di kecamatan Tamalanrea terkait keberadaan PSEL dikawasan itu. Sedangkan warga Tamangapa menyetujui ada di Tamangapa dan menolak di Tamalanrea.

Wakil DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) berharap pemerintah kota duduk bersama menyelesaikan masalah PSEL. Ia berharap Wali Kota Makassar hadir bersama tokoh masyarakat, DPR, pihak APH untuk mendudukkan persoalan ini.

“Oleh karena itu, saking pentingnya ini barang maka wajib dibicarakan secara utuh,” kata Adi Rasyid Ali.

Baca Juga: Keren! Srikandi Ganjar Sulsel Sasar Milenial Sosialisasi Pentingnya PHBS

Persoalan saat ini kata dia, karena usulan lokasi PSEL di Tamalanrea itu ditolak. Warga Tamalanrea menolak keberadaan PSEL di Tamalanrea.

“Artinya, ada dampak sosial yang terjadi,” ucap Adi Rasyid Ali.

Menurut Adi Rasyid Ali, politisi Partai Demokrat itu, penyebabnya selama ini tempat pembuangan sampah ada di Tamangapa, maka menurut ARA mengapa tidak di Tamangapa saja di bangun PSEL.

Apalagi di daerah lain di Indonesia kata Adi Rasyid Ali, PSEL itu dibangun di tempat sampah karena bisa langsung diproses dan produksi.

Baca Juga: Diresmikan Besok, Jembatan Pacongkang Soppeng Habiskan Anggaran Rp66,5 Miliar

“Kalau di Tamalanrea, berarti ada mondar mandir kendaraan. Ambil dari TPA di bawa ke Tamalanrea. Sampah dari masyarakat di bawah lagi Tamalanrea. Padahal TPA ada di Tamangapa,” ujar Adi Rasyid Ali.

“Visi misi Wali Kota yaitu bagaimana membangun TPA bertaraf bintang lima,” sambung Adi Rasyid Ali.

Termasuk soal tipping fee juga harus dibicarakan karena ujung masalahnya ada persetujuan DPR. Apalagi kata dia, PSEL ini sudah menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK.

“Saya tidak tahu mungkin ada yang bersurat ke KPK agar memperhatikan pelelangan terkait dengan keberadaan PSEL ini karena ditakutkan sarat dengan permainan,” katanya.

Baca Juga: Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Perhelatan Politik

Namun, Adi Rasyid Ali mengaku setuju atas apa yang disampaikan Wali Kota bahwa tidak boleh ada cawe-cawe soal proyek ini. Tidak boleh ada campur-campur.

Menurut dia, prosesnya harus transparan. Mana yang paling murah tipping fee maka itu yang didorong dan lokasinya mana yang paling tepat.

Bicara soal lokasi, Adi Rasyid Ali menekankan bahwa ada keluhan dari masyarakat Tamangapa bahwa selama 31 tahun mereka menjadi tempat pembuangan sampah. Namun, tiba-tiba mau dibangun PSEL di wilayah Tamalanrea.

Uangnya lari ke Tamalanrea, sedangkan selama 31 tahun bau tak sedap sampah dirasakan warga Tamangapa. Sehingga itu harus jadi perhatian.

Baca Juga: Warga Gowa Temukan Granat Nanas Peninggalan Masa Perang, Polisi Lakukan Tindakan Ini

“Oleh karena itu dinas lingkungan hidup, tim ahli jangan memberikan informasi yang salah. Harus duduk bersama lagi. Makanya jangan menentukan tender dahulu. Ini bisa bahaya,” harapnya.

Adi Rasyid Ali juga berharap para anggota dewan lainnya juga angkat bicara soal ini. Tidak boleh cuma satu dua orang bicara.

“Harus semua bicara soal ini. Khususnya semua anggota DPR dari dapil sana. Karena kenapa kami setiap reses selalu ditanyakan itu,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Makassar itu. ***