POJOKSULSEL, MAKASSAR - Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) harus kembali memperkuat perannya sebagai masyarakat sipil keagamaan yang kritis, mandiri, dan berakar kuat pada jamaah.
Menurut Gus Rozin, kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi kehilangan fungsi kontrol sosial dan daya kritis.
Hal itu disampaikan Gus Rozin saat bersilaturahmi dengan jajaran PWNU dan PCNU dari tiga wilayah di kawasan Sulawesi di Hotel Gammara Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/8/2026).
Pertemuan tersebut digelar PWNU Sulawesi Selatan sebagai ruang silaturahmi sekaligus konsolidasi gagasan menjelang Muktamar NU.
Sejumlah pengurus PWNU, PCNU, serta para kiai dari kawasan Sulawesi hadir dalam forum tersebut. Mereka berdialog mengenai arah perjuangan NU memasuki abad kedua sekaligus menyampaikan aspirasi dari tingkat wilayah hingga cabang.
Baca Juga: 3 Siswa MTsN 1 Makassar Raih 2 Penghargaan di Kompetisi Robotik Internasional Korea Selatan
Mewakili PWNU Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah, KH La Ode Arumahi, menyambut kedatangan Gus Rozin dan rombongan.
Ia menilai pertemuan tersebut penting karena membuka ruang interaksi langsung antara Gus Rozin dengan pengurus NU di daerah.
Menurutnya, gagasan yang dibahas dalam forum harus diarahkan untuk memperkuat jam'iyyah dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah perjuangan NU menjelang Muktamar.
Gus Rozin Tawarkan Poros Tengah untuk Jaga Ukhuwah NU
Dalam kesempatan itu, Gus Rozin memaparkan perjalanan pengabdiannya di lingkungan NU. Kiprahnya dimulai dari struktur RMI PWNU Jawa Tengah setelah Muktamar PBNU 2010 di Makassar hingga kini dipercaya memimpin PWNU Jawa Tengah.
Baca Juga: Ini 4 Sekolah Rakyat di Sulsel yang Dibangun Kementerian PU Mulai Beroperasi, Tampung 1.508 Siswa
Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, tersebut mengatakan pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU didorong keinginan mempertemukan berbagai pandangan yang berkembang di internal NU.
Ia menyebut perbedaan pandangan di kalangan kiai dan pengurus merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola agar tidak berkembang menjadi polarisasi yang berkepanjangan.
“Perbedaan pendapat di antara para kiai dan pengurus merupakan dinamika organisasi. Karena itu, kita perlu mencari jalan yang dapat mempertemukan berbagai pandangan agar ukhuwah Nahdliyah tetap terjaga,” ujar Gus Rozin.
Salah satu gagasan yang ditawarkan Gus Rozin adalah membangun poros tengah dalam proses menuju Muktamar.
Menurut Ketua RMI PBNU periode 2015–2021 itu, poros tengah dapat menjadi jalan untuk meredam polarisasi di tingkat elite NU sekaligus menjaga persatuan organisasi.
Ia menegaskan, pilihan tersebut memiliki konsekuensi bahwa gerakannya tidak harus menjadi yang paling awal dalam kontestasi.
“Langkah poros tengah ini untuk meredam polarisasi di tingkat elite NU agar tercipta islah dan eratnya kembali ukhuwah Nahdliyah,” tegasnya.
Baca Juga: Daftar Lengkap 12 Perwira Polri Sertijab Awal Agustus 2026, Ada Delapan Kapolres
Bagi Gus Rozin, kepentingan jam'iyyah harus ditempatkan di atas kepentingan kontestasi personal maupun kelompok.
NU Harus Tetap Jadi Sahabat Pemerintah
Gus Rozin juga menyoroti hubungan NU dengan pemerintah.
Ia menegaskan NU harus tetap menjadi sahabat pemerintah, tetapi pada saat yang sama menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil yang memiliki daya kritis.
Gus Rozin merujuk pada pandangan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengenai pentingnya kritik terhadap pemerintah.
Baca Juga: Kemenag Rombak Struktur Organisasi, Ditjen Pesantren Resmi Dibentuk, Ini Susunan Baru Ditjen Pendis
Menurut dia, Gus Dur pernah menyampaikan kegembiraan ketika warga NU memberikan kritik kepada pemerintah, termasuk ketika dirinya masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Bagi Gus Rozin, pandangan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol NU.
“NU harus selalu menjalankan fungsinya sebagai civil society dan sahabat pemerintah,” katanya.
Ia menilai NU tetap dapat bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberikan koreksi ketika kebijakan pemerintah dinilai perlu dikritisi.
Posisi itu, kata Gus Rozin, merupakan bagian dari karakter NU sebagai masyarakat sipil keagamaan yang tumbuh dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan warga.
Gus Rozin: Pesantren Merupakan Urat Nadi NU
Penguatan pesantren juga menjadi salah satu perhatian utama Gus Rozin.
Menurut dia, pesantren merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan NU. Hubungan antara pesantren dan NU bahkan tidak dapat dipisahkan.
Baca Juga: Setahun Berjuang, Jurnal Al Daulah UIN Alauddin Akhirnya Tembus Scopus
“NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil,” ungkapnya.
Karena itu, membangun pesantren pada hakikatnya merupakan bagian dari membangun NU. Sebaliknya, melemahkan pesantren berarti melemahkan salah satu urat nadi organisasi.
Gus Rozin juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pesantren, khususnya saat masa penerimaan santri baru yang umumnya berlangsung sekitar Maret hingga pertengahan Juni.
Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi perhatian NU, terutama dalam memperkuat tata kelola, perlindungan santri, serta pendampingan terhadap pesantren.
Selain pesantren, kaderisasi juga disebut sebagai agenda strategis.
Baca Juga: Sekjen APDESI Puji MYP Sulsel: Jalan dan Irigasi Dongkrak Ekonomi Rakyat
“Selain pesantren, kaderisasi juga menjadi agenda penting untuk memastikan keberlanjutan NU,” ujarnya.
Ia menilai pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga tempat lahirnya ulama dan kader kepemimpinan NU.
Karena itu, penguatan pesantren harus berjalan beriringan dengan sistem kaderisasi yang kuat.
Kekuatan NU Harus Berasal dari Jamaah
Gus Rozin kemudian menekankan pentingnya mengembalikan orientasi pengembangan NU kepada kekuatan jamaah di akar rumput.
Menurutnya, karakter NU berbeda dengan organisasi yang terlebih dahulu membangun struktur jam'iyyah lalu menghimpun jamaah.
NU justru tumbuh dari jamaah yang kemudian membangun jam'iyyah.
“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam'iyyahnya terbangun,” kata Gus Rozin.
Karena itu, kekuatan NU tidak boleh hanya diukur dari kokohnya struktur organisasi. Kemandirian jam'iyyah juga harus ditopang kemampuan jamaah untuk berpartisipasi, bergotong royong, dan membangun kekuatan ekonomi bersama.
Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman Kembali Siapkan Lahan Sekolah Rakyat Berkapasitas 3.000 Siswa, Ini Lokasinya
Dalam konteks tersebut, Gus Rozin menilai penguatan PWNU dan PCNU menjadi sangat penting.
PWNU, kata dia, memiliki posisi strategis untuk mengorkestrasi PCNU karena pengurus wilayah lebih memahami persoalan konkret yang terjadi di tingkat bawah.
“PWNU harus bisa mengorkestrasi PCNU-PCNU di bawahnya karena paling memahami problem-problem yang muncul di bawah, bukan PBNU,” ujarnya.
Pengurus NU Sulawesi Soroti Kemandirian Ekonomi dan Tata Kelola
Gagasan Gus Rozin mendapat respons dari sejumlah pengurus NU yang hadir.
Rais Syuriah PCNU Kabupaten Wajo menanyakan strategi membangun kemandirian ekonomi NU sekaligus menjaga soliditas ukhuwah Nahdliyah.
Pertanyaan tersebut menunjukkan perhatian pengurus cabang terhadap upaya mengubah potensi jamaah menjadi kekuatan ekonomi dan organisasi.
Sementara itu, Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sinjai berharap program PBNU ke depan benar-benar dibangun dari bawah atau bottom-up.
Ia menilai kebutuhan PCNU dan jam'iyyah di tingkat akar rumput harus menjadi dasar penyusunan program organisasi.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah masih adanya MWCNU dan PCNU yang belum memiliki sekretariat.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serta penguatan dari struktur organisasi di atasnya.
Masukan lain datang dari Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bone.
Baca Juga: Unhas Gas Hilirisasi Riset, 67 Inovasi dari 12 Fakultas Terima Dana Rp31,3 Miliar
Ia menyampaikan sejumlah persoalan terkait tata kelola organisasi, mulai dari penerbitan surat keputusan (SK) PCNU, kemudahan proses kaderisasi, hingga kebutuhan digitalisasi administrasi.
Ia juga berharap proses suksesi kepengurusan NU di berbagai tingkatan dapat berlangsung lebih sejuk.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah agar pemilihan Tanfidziyah turut menggunakan mekanisme yang melibatkan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Menuju NU Abad Kedua yang Mandiri dan Berakar pada Jamaah
Berbagai aspirasi yang muncul dalam forum tersebut memperlihatkan sejumlah isu utama yang menjadi perhatian pengurus NU di kawasan Sulawesi.
Baca Juga: 24 PTNBH Kumpul di Makassar, Unhas Dorong Standar Mutu Pendidikan Tinggi Naik Kelas
Di antaranya penguatan masyarakat sipil, kemandirian jamaah, pengembangan pesantren, kaderisasi, kemandirian ekonomi, serta pembenahan tata kelola organisasi.
Bagi Gus Rozin, seluruh agenda tersebut bermuara pada satu hal, yakni memperkuat jam'iyyah dengan menjadikan jamaah sebagai sumber utama kekuatan NU.
Jamaah tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima program. Jamaah harus menjadi subjek utama dalam membangun kemandirian organisasi.
Jam'iyyah, dalam pandangan Gus Rozin, memiliki tugas mengorganisasi potensi tersebut agar menjadi kekuatan bersama.
Pertemuan di Makassar pun menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan pencalonan Gus Rozin dengan aspirasi pengurus NU di daerah. ***
