POJOKSULSEL, MAKASSAR - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Dengan target pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia, program ini berpotensi menyerap hampir 500 ribu tenaga kerja baru.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan setiap koperasi diperkirakan membutuhkan enam hingga tujuh tenaga kerja. Jika dikalikan dengan target 80 ribu koperasi, jumlah tenaga kerja yang terserap mendekati setengah juta orang.
"Koperasi ini dibangun besar-besaran agar bisa menyerap tenaga kerja di desa. Kalau satu koperasi ada enam atau tujuh orang saja, tujuh orang dikali 80 ribu desa sudah hampir setengah juta orang bisa bekerja," kata Zulhas usai menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8/2026).
Baca Juga: Musim Kemarau Bikin LPG 3 Kg Langka? Ini Temuan Sidak Pemkot Parepare dan Pertamina
Menurut Zulhas, KDKMP bukan sekadar menjadi sarana distribusi program pemerintah, tetapi juga dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa agar peluang kerja semakin terbuka, terutama bagi lulusan SMA hingga perguruan tinggi.
"Intinya kita ingin membangun pemberdayaan ekonomi desa, sekaligus menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya," tegasnya.
Selain memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga menyiapkan program tematik berupa budidaya ikan di desa-desa yang memiliki potensi lahan.
Baca Juga: Ini Daftar 8 Pejabat Baru Polda Sulbar Usai Sertijab Bulan Juli, Dua PJU Resmi Dilantik
Langkah tersebut dilakukan setelah Indonesia dinilai telah mencapai swasembada karbohidrat sehingga fokus berikutnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
"Karena kita sudah swasembada karbohidrat, beras sudah. Sekarang kita akan masuk ke protein ikan. Jadi nanti setiap desa yang punya lahan akan dibangun budidaya ikan secara tematik. Itu juga bisa menyerap tenaga kerja," ujarnya.
Zulhas menjelaskan, KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Skema ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari permainan harga di tingkat tengkulak.
Apabila harga gabah di pasar berada di bawah harga pembelian pemerintah, koperasi akan membeli hasil panen petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kalau petani harga gabahnya hanya Rp5.000, sementara pemerintah menetapkan Rp6.500, koperasi yang membeli. Itu kan menolong petani," ujarnya.
Hal serupa juga akan diterapkan bagi nelayan. Koperasi akan dilengkapi fasilitas cold storage dan pabrik es agar hasil tangkapan dapat disimpan sebelum dipasarkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kalau ikan hasil melaut dibeli murah oleh tengkulak, nanti kalau sudah ada koperasi, ikannya disimpan di cold storage, disediakan pabrik es sehingga bisa disimpan dulu. Lalu ikan itu dijual ke SPPG," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan dilibatkan untuk memverifikasi penerima bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran melalui sistem by name by address.
"Kalau desa yang mengurus, bisa dicek apakah penerimanya benar-benar yang berhak. Lama-lama semuanya berbasis by name by address sehingga bantuan lebih tepat sasaran," kata Zulhas.
Baca Juga: Dua Kampus Islam Negeri di Sulawesi Resmi Jadi UIN, Ini Daftarnya
Tak hanya itu, KDKMP juga akan menghadirkan layanan keuangan di desa, seperti pembayaran listrik melalui BRILink maupun BNILink. Setiap transaksi akan memberikan pendapatan berupa biaya layanan yang menjadi sumber pemasukan bagi koperasi dan desa.
"Desa nantinya memiliki akses langsung ke layanan keuangan dan perbankan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi," tutup Zulhas. ***
