POJOKSULSEL.com, MAKASSAR - Pemerintah melalui Kementerian Agam atau Kemenag akan menentukan awal Ramadhan 2025 dengan terlebihdahulu menggelar sidang isbat untuk menentukan awal puasa 2025.
Rencananya, Kemenag baru akan menggelar sidang isbat pada Tanggal 28 Februari 2025, untuk menentukan awal Ramadhan 1446 H.
Dikutip Pojoksulsel.com dari laman resmi Kemenag, akan ada tiga tahap yang dilakukan dalam sidang isbat penentuan awal Ramadhan 2025.
Baca Juga: Indira Yusuf Ismail Sampaikan Selamat kepada Appi - Aliyah Saat Rakor
Tahap pertama yakni data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi bulan.
Kemudian yang kedua, adalah verifikasi hasil rukyatul hilal atau pantauan hilal yang dilakukan di berbagai provinsi di Tanah Air.
Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan awal Ramadhan 2025, yang akan diumumkan langsung hari itu juga oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Baca Juga: Danny Pomanto Masifkan Sosialisasi Program Nasional Skrining Kesehatan Gratis di Makassar
Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, seluruh umat muslim di Tanah Air harus menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman penetapan awal atau Tanggal 1 Ramadhan 2025.
Abu Rokhmad berharap, seluruh umat muslim di Indonesia bisa bersama-sama mengawali 1 Ramadhan 2025 ini.
Awal Ramadhan 2025 Muhammadiyah 1 Maret
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa awal Ramadhan 1446 2025 jatuh pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 mendatang.
Baca Juga: Danny Pomanto Harap Pertahankan Prestasi Kota Makassar di Hadapan Appi - Aliyah
Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan hasil metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT) yang menjadi acuan bagi Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan-bulan Hijriah.
Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pemerintah Indonesia akan tetap melaksanakan sidang isbat untuk menentukan secara resmi awal Ramadhan.
Sidang isbat ini melibatkan berbagai pihak terkait dan menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa.
Perbedaan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dan pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah terkadang dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan.
***
