POJOKSULSEL, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulsel bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (21/8/2025).
Pertemuan TKPKD Sulsel dan JICA membahas strategi memperkuat penanggulangan kemiskinan dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai desa, kabupaten, hingga provinsi.
Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, menekankan perlunya verifikasi data rumah tangga miskin agar program tepat sasaran.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat. Dengan verifikasi yang kuat, maka tindakan di level desa, kabupaten, dan provinsi akan lebih efektif,” jelas Shintani.
Baca Juga: Ini Kampus UIN Paling Diminati Mahasiswa Asing, Diserbu Ribuan Pendaftar dari 50 Negara
Ia juga menilai, pelatihan keterampilan masyarakat miskin sebaiknya dimulai dari desa dengan memanfaatkan dana desa, sementara kabupaten dan provinsi memberikan dukungan sesuai kewenangan.
“Bantuan harus lebih konkret, bukan sekadar uang tunai, tetapi diarahkan untuk mendukung sektor yang bisa mengangkat ekonomi keluarga miskin,” tambahnya.
Fatmawati Rusdi menyambut baik masukan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulsel memperkuat kerja sama dengan JICA.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh data yang akurat, koordinasi yang baik, dan sinergi lintas sektor agar program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Polbangtan Gowa Kukuhkan 332 Lulusan: IPK Tertinggi Tembus 3,97, Deretan Prestasi Alumni Diungkap
Ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (Monev) agar anggaran yang dibelanjakan efektif.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan untuk penanggulangan kemiskinan benar-benar dirasakan manfaatnya. Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting agar masyarakat betul-betul keluar dari jerat kemiskinan,” tegasnya.
Sejak awal 2000-an, JICA menempatkan tenaga ahli di Sulsel untuk mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota. Dukungan itu mencakup penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, hingga adaptasi bencana dan perubahan iklim.
Hingga 2025, angka kemiskinan di Sulsel tercatat 8,6 persen atau sekitar 780 ribu jiwa.
Angka itu masih lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,1 persen, dengan konsentrasi terbesar di pedesaan.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi nyata antar level pemerintahan dan mitra internasional.
“Harapan kita, kerja sama ini menghasilkan perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas. Dengan sinergi desa, kabupaten, provinsi, dan mitra internasional seperti JICA, kita optimistis Sulsel bisa menurunkan angka kemiskinan lebih cepat,” pungkas Fatmawati Rusdi. ***
