POJOKSULSEL, MAKASSAR - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyoroti tantangan struktural ekonomi Indonesia yang dinilai masih terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) serta ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.

Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara kunci dalam Sarasehan Ekonomi bertajuk “Jalan Baru Ekonomi Indonesia: Evaluasi dan Rekonstruksi Strategi Pembangunan Indonesia”, yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam rangka Dies Natalis ke-77 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas, di Arsjad Rasjid Lecture Theater, Kampus Unhas, Senin (15/12/2025).

Dalam paparannya, JK menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah, dengan pendapatan per kapita di kisaran USD 5.000 hingga USD 15.000. Untuk mencapai visi Indonesia Emas, menurutnya, pendapatan nasional harus meningkat hingga empat kali lipat agar masuk kategori negara berpendapatan tinggi.

“Kalau kita ingin Indonesia Emas, maka pendapatan per kapita harus di atas USD 15.000. Artinya, ekonomi kita harus naik sekitar empat kali lipat dari sekarang,” ujar JK dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Profil Prof Sirajuddin, Guru Besar Kedua Prodi Manajemen FEBI UIN Alauddin Makassar

Namun demikian, JK menilai upaya tersebut terhambat oleh kebijakan ekonomi yang keliru, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia mengkritik pemberian insentif fiskal seperti tax holiday yang justru lebih banyak dinikmati sektor pertambangan dibandingkan sektor manufaktur.

“Kesalahan terbesar kita adalah memberi insentif besar kepada sektor sumber daya alam, seperti nikel dan batu bara. Padahal seharusnya insentif itu diberikan ke sektor manufaktur yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja,” tegasnya.

JK juga menyinggung kebijakan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional. Menurutnya, banyak industri pengolahan nikel justru dikuasai pihak asing, sementara dampak lingkungan dan kerugian fiskal harus ditanggung negara.

“Pertumbuhan ekonomi di daerah tambang memang tinggi, tapi itu bukan untuk rakyat. Pajaknya kecil, lingkungannya rusak, dan keuntungannya lebih banyak dibawa ke luar negeri,” katanya.

Selain itu, JK menyoroti lemahnya kepastian hukum dan sering berubahnya regulasi yang membuat investor ragu menanamkan modal di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia tertinggal dalam persaingan investasi dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Baca Juga: Dekan FEBI UIN Alauddin Ungkap Target Besar Pengembangan Akademik di Tahun 2027

Dalam konteks global, JK menjelaskan bahwa dunia saat ini memasuki fase deglobalisasi dan meningkatnya nasionalisme ekonomi, dipicu konflik geopolitik seperti perang Rusia–Ukraina dan rivalitas dagang Amerika Serikat–China. Situasi ini berdampak pada menurunnya permintaan global serta fluktuasi harga komoditas unggulan Indonesia.

JK juga menyoroti gejala perlambatan ekonomi domestik, yang terlihat dari menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran terselubung, serta ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan ketersediaan lapangan kerja.

“Sekarang sekitar 25 persen pengemudi ojek online itu sarjana. Ini menandakan ada masalah serius dalam penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

Menurut JK, Indonesia perlu melakukan penataan ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada penguatan sektor manufaktur, pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, serta reformasi hukum yang mendukung kepastian usaha dan penciptaan lapangan kerja.

“Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sebenarnya,” pungkas JK.

Sarasehan ekonomi tersebut dihadiri oleh civitas akademika Unhas, mahasiswa, serta para akademisi dan praktisi ekonomi. Kegiatan ini menjadi bagian dari refleksi perjalanan 77 tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

***