POJOKSULSEL, MAKASSAR - Peresmian dua direktorat baru di Polda Sulawesi Selatan, yakni Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Direktorat Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO), mendapat sorotan kuat dari lembaga Balla Inklusi.
Direktur Balla Inklusi, Abd Rahman menyebut langkah tersebut sebagai “terobosan yang sudah lama ditunggu” untuk mengatasi lambatnya penanganan kasus kekerasan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Direktur Balla Inklusi, menilai hadirnya dua direktorat baru ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang selama ini kerap terhambat di level penyidikan.
“Selama ini kasus kelompok rentan ditangani di bawah Direktorat Kriminal Umum. Alurnya panjang, penyidiknya tidak spesifik, dampaknya penanganannya lambat,” ujar Gusdur, sapaan akrab Direktur Balla Inkulis, Kamis (11/12/2025).
Menurut Gusdur, kehadiran direktorat khusus otomatis membuka ruang perbaikan signifikan, mulai dari kompetensi penyidik, sensitivitas terhadap korban, hingga swiftness dalam mengidentifikasi bukti dan risiko lanjutan.
Dirinya menyebut kasus-kasus kekerasan seksual di Sulsel, termasuk beberapa yang sempat viral, kerap tidak tuntas dan berakhir pada tekanan menuju restorative justice, yang menurutnya “membahayakan posisi korban”.
“Bukan hanya RJ, kadang diarahkan ke perdamaian. Dengan adanya direktorat baru, posisi korban semestinya lebih kuat untuk mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Baca Juga: UIN Jakarta Akui Kekuatan Jaringan UIN Alauddin di Timur Tengah, Siap Perkuat Kolaborasi Global
Ia menyoroti pula banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas yang penanganannya sering terhambat karena minimnya pemahaman aparat terhadap kebutuhan khusus korban.
Direktur Balla Inklusi berharap Ditres PPA dan PPO dapat menghadirkan mekanisme yang lebih inklusif, mulai dari akses komunikasi alternatif hingga ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas.
Di sisi lain, Polda Sulsel menegaskan bahwa pembentukan dua direktorat bukan sekadar reorganisasi internal, melainkan bagian dari strategi besar memberantas kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang yang angkanya terus meningkat.
Baca Juga: Ruas Sungguminasa–Malino Masuk Multiyears Contract, Kepala DBMBK Sulsel Tinjau Langsung Lokasi
Bagi Balla Inklusi, kebijakan ini menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan publik yang selama ini menurun akibat lambannya penanganan perkara kekerasan seksual.
“Masyarakat, terutama korban disabilitas, akhirnya bisa melihat adanya keseriusan negara. Ini kesempatan bagus, tinggal memastikan implementasinya tidak berhenti di seremoni,” ujarnya. ***
