POJOKSULSEL, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat evaluasi penanganan antrean BBM Sulsel.

Dalam rapat evaluasi penanganan antrean BBM Sulsel, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman minta Pertamina menganalisis kebutuhan BBM di Sulsel, menyusul meningkatnya permintaan yang turut dipicu peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Rapat evaluasi penanganan antrean BBM Sulsel digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026), dengan dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Iswana Migas Sulsel.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kondisi antrean BBM saat ini mulai terurai. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan pasokan yang tersedia mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.

"Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Baca Juga: Pemkot Parepare - KPPU Kolaborasi Ciptakan Iklim Usaha Kompetitif dan Berkeadilan

Menurutnya, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga meningkatnya permintaan BBM subsidi.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat adanya disparitas harga.

"Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan," jelasnya.

Di tengah meningkatnya permintaan, pasokan BBM dari Pertamina sebenarnya telah mengalami peningkatan signifikan.

Andi Sudirman menyebut pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL) kini telah mencapai 1.300 KL pada kondisi tertentu.

Baca Juga: Tasming Hamid Serahkan Bantuan Peralatan UMKM, Tekankan Kejujuran dan Kerja Keras

Namun, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean karena di saat yang sama terjadi peningkatan konsumsi.

"Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Pemprov Sulsel meminta Pertamina tidak hanya meningkatkan pasokan, tetapi juga menghitung kembali kebutuhan BBM berdasarkan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Andi Sudirman meminta dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar dampak migrasi konsumen terhadap kebutuhan BBM subsidi di Sulsel.

"Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel," katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sulsel telah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat untuk menambah kuota BBM sebesar 30 persen.

Usulan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan sekaligus menjaga agar antrean BBM tidak kembali terjadi.

Saat ini, Pemprov Sulsel masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan tambahan kuota tersebut.

Baca Juga: Tiga Mahasiswa UMI Tembus Konferensi Internasional, Bawa Riset AI hingga TikTok

Selain persoalan kuota, rapat evaluasi juga membahas kebijakan sementara yang telah diterapkan untuk mengurai antrean BBM, termasuk penerapan sistem ganjil-genap dan pembelajaran daring.

Andi Sudirman menegaskan, kedua kebijakan tersebut bersifat sementara dan bukan merupakan kebijakan permanen.

"Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua," tegasnya.

Pemerintah akan mencabut kebijakan tersebut secara bertahap setelah kondisi pasokan BBM kembali siap dan antrean dapat dikendalikan.

"Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap," pungkasnya. ***