POJOKSULSEL, MAKASSAR - Pj Sekprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad mengupas peran perempuan dalam politik.
Menurut Andi Muhammad Arsjad, perempuan memiliki potensi yang sangat besar dalam politik. Trend keterwakilan perempuan di legislatif sudah cukup baik dari waktu ke waktu.
"Kalau lihat trend data kemarin, keterwakilan perempuan di dalam legislatif itu sudah cukup baik," ungkap Andi Muhammad Arsjad di hadapan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulsel.
Andi Muhammad Arsjad diuandang sebagai pembicara dalam workshop Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulsel bertajuk peran perempuan dalam politik, di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga: Behind The Scene 17th Makassar Koi Show 2023: Ikan Juara Jatuh di Jalan, Alhamdulillah...
Menurutnya, keterwakilan perempuan dari tiga Pemilu terakhir memperlihatkan tren yang meningkat. Grafik tersebut terus naik dari 2004-2009 dan seterusnya.
Tidak hanya itu, potensi besar perempuan dalam politik juga didukung jumlah mereka secara kuantitatif. Jumlah penduduk maupun jumlah pemilih di Indonesia saat ini didominasi oleh kaum perempuan.
Dia mengaku bahwa keterwakilan perempuan juga terlihat dalam Anggota DPRD Provinsi Sulsel. "Dari 85 anggota DPRD Provinsi, 22 itu adalah perempuan. Ketua DPRD-nya juga adalah perempuan, Ibu Andi Ina Kartika," kata Andi Muhammad Arsjad.
Olehnya itu, lanjut dia, pentingnya pendidikan politik dan bagaimana memberikan pengetahuan politik termasuk kesadaran politik.
Baca Juga: Luncur Rumah Kreatif Desa Pappandangan, Pemkab Polman Sampaikan Terima Kasih Pendampingan Unasman
Andi Muhammad Arsjad menilai, sistem afirmasi action dengan sistem zipper di mana 30 persen keterwakilan perempuan, sudah membuka ruang besar kepada perempuan untuk bisa duduk pada jabatan politik.
"Kita tahu bahwa ke depan ada dua agenda politik penting yang akan kita hadapi yang pertama adalah Pemilu dan kedua adalah Pemilukada," paparnya.
Pada kesempatan itu, Andi Muhammad Arsjad menyampaikan bagaimana pemahaman politik atau pengatahuan politik dalam proses demokrasi.
Ia mengatakan, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses. Tidak ada lagi pembeda antara laki-laki dan perempuan.
"Oleh karena itu sebaiknya apa yang menjadi potensi besar ini dimanfaatkan dengan baik untuk melahirkan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik," ungkapnya. ***
