POJOKSULSEL, MAKASSAR - Kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam mengurai antrean BBM di sejumlah SPBU mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik.
Dosen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Pauzi, menilai langkah Gubernur Sulawesi Selatan merespons antrean BBM Sulsel, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah beradaptasi terhadap persoalan yang berkembang di lapangan.
Menurut Rizal Pauzi, respons cepat diperlukan agar antrean BBM tidak berkembang menjadi persoalan lain, terutama kemacetan dan dampak sosial bagi masyarakat.
“Menurut saya, Pemprov Sulsel ini punya kemampuan adaptasi yang bagus dalam merespons masalah antrean BBM. Memang dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak selalu sempurna, tetapi setidaknya dalam dua hari berjalan ini, kebijakan gubernur sudah mulai mengurai antrean BBM di Kota Makassar,” kata Rizal dalam keterangannya kepada media, Senin (14/9/2026).
Rizal mengatakan persoalan antrean BBM tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pengisian bahan bakar. Penumpukan kendaraan di sekitar SPBU juga berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan memunculkan persoalan sosial lainnya.
Baca Juga: Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan, Ada Pesan Khusus Presiden Soal Keuangan Negara
“Kalau terjadi kemacetan dan seterusnya, itu bukan hanya soal BBM, tetapi juga ada dampak-dampak sosial lainnya yang harus segera ditangani. Jadi, kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Gubernur ini, tentu patut diapresiasi,” ujarnya.
Sejumlah skema yang diterapkan Pemprov Sulsel turut menjadi perhatian Rizal. Salah satunya pengaturan kendaraan truk pada malam hari.
Ia menilai pembatasan kendaraan berat dapat membantu mengurangi kepadatan apabila diterapkan secara konsisten dan dikoordinasikan dengan aturan yang telah berlaku di Kota Makassar.
“Untuk mobil truk pada malam hari memang ini harusnya efektif. Bukan hanya soal pengisian BBM, tetapi kalau melihat Perwali Makassar sebelumnya, memang ada pembatasan truk masuk kota mulai pukul 10 malam sampai pagi. Itu harusnya juga diterapkan,” jelasnya.
Selain kendaraan berat, Rizal meminta pemerintah mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Makassar. Kondisi tersebut dinilai dapat kembali meningkatkan tekanan terhadap lalu lintas dan kebutuhan BBM.
Baca Juga: Andi Amar Sambangi Korban Kebakaran di Desa Sanrangen Bone, Legislator Gerindra Dorong Bantuan Rumah
Karena itu, ia menyebut sistem ganjil-genap dapat dipertimbangkan sebagai salah satu langkah mitigasi secara bertahap setelah kondisi antrean dan kemacetan mulai terkendali.
“Peningkatan jumlah kendaraan ini perlu diantisipasi. Semua kendaraan bisa masuk ke Makassar sementara kuotanya bertambah. Untuk mitigasi masalah ini, menurut saya perlu diberlakukan ganjil-genap,” katanya.
Namun, penerapan ganjil-genap menurut Rizal tetap harus memperhatikan kendaraan yang memiliki fungsi strategis dan pelayanan publik.
“Seperti yang dijelaskan, ganjil-genap ini berlaku untuk angkutan masyarakat umum. Untuk angkutan yang sifatnya strategis, misalnya ambulans, layanan pemerintah, termasuk angkutan umum seperti ojol dan angkutan kota, saya pikir itu perlu dipertimbangkan,” tuturnya.
Rizal menekankan skema yang diterapkan Pemprov Sulsel saat ini bersifat situasional. Karena itu, efektivitasnya perlu terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
Ia juga menilai penanganan antrean BBM membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dukungan pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, aparat keamanan, serta pihak terkait lainnya diperlukan agar distribusi BBM tetap berjalan dengan baik.
“Ini bisa dilakukan secara bertahap. Setelah antrean dan kemacetan ini terurai, kemudian yang berikutnya penting adalah dikoordinasikan dengan semua pihak. Pemprov menjalankan ini perlu juga dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga distribusi kebutuhan pokok BBM ini bisa berjalan dengan adil,” pungkasnya.
Baca Juga: Parmusi Sulsel Luncurkan Buku Merajut Ukhuwah Teguhkan Bangsa, Kolaborasi 17 Ormas Islam
Sementara itu, Pemprov Sulsel terus mengevaluasi skema penanganan antrean BBM bersama Pertamina, Satgas Tertib Pengisian BBM, dan aparat pengamanan.
Pemprov Sulsel bersama Pertamina juga menyiapkan SPBU Modular di kawasan CPI Makassar untuk mengurangi antrean di sejumlah SPBU lainnya. Fasilitas tersebut akan menerapkan sistem ganjil-genap serta pembatasan maksimum pembelian BBM khusus kendaraan roda dua. ***
