POJOKSULSEL, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong penguatan sekretariat bersama bagi organisasi kemasyarakatan dan keumatan di Sulsel.
Gagasan tersebut disampaikan Andi Sudirman Sulaiman saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan di Hotel Four Points Makassar, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Andi Sudirman Sulaiman, sekretariat bersama dapat menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas yang masih dihadapi sejumlah organisasi.
Selain menyediakan ruang kerja, fasilitas tersebut nantinya dapat dilengkapi ruang konsultasi, kantor-kantor kecil, ruang pertemuan hingga co-working space yang bisa digunakan secara bersama.
“Kalau kantor kita sudah mulai berjalan, saya membayangkan ada tempat lobi, kantor-kantor kecil, ruang konsultasi, dan ruang yang bisa dipakai bersama. Ada co-working space yang bisa digunakan semua organisasi,” kata Andi Sudirman Sulaiman dikutip laman resmi MUI Sulsel.
Baca Juga: Sambut HUT ke-81 RI, Grab Buka Peluang Mitra Naik Kelas lewat GrabAcademy
Ia menilai sekretariat bersama tidak harus menggunakan konsep kantor konvensional. Perkembangan teknologi memungkinkan berbagai aktivitas organisasi dilakukan secara digital.
Andi Sudirman menyebut Pemprov Sulsel telah menerapkan sistem smart office untuk mendukung aktivitas administrasi pemerintahan.
“Sekarang kita sudah cenderung officeless. Semua sudah masuk digital. Bahkan sistem smart office sudah dibangun oleh Kominfo. Kalau mau diduplikasi, silakan dipakai,” ujarnya.
Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi referensi bagi organisasi dalam menjalankan administrasi secara lebih fleksibel dan efisien.
Sekretariat bersama juga diharapkan dapat dimanfaatkan organisasi yang telah terdaftar maupun kelompok yang masih dalam proses pengembangan kelembagaan.
Baca Juga: 76 Tahun SMANSA Makassar, Ribuan Alumni Kembali Pulang dan Menghidupkan Kenangan Putih Abu-abu
Di sisi lain, Andi Sudirman meminta organisasi keumatan tetap aktif memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.
Ia mengatakan kritik diperlukan untuk membantu pemerintah memperbaiki kebijakan. Namun, penyampaiannya harus dilakukan secara bijak dan konstruktif.
“Berani menyampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada gubernur, tetapi dengan cara-cara yang bijak,” tegasnya.
Andi Sudirman menilai pemerintah dan organisasi keumatan memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Karena itu, perbedaan pandangan tidak semestinya menjadi sekat dalam membangun kolaborasi.
Ia juga meminta ulama dan tokoh organisasi terus memberikan nasihat kepada pemerintah.
“Semua orang punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Karena itu, mungkin kita saling melengkapi. Pemerintah membutuhkan nasihat, begitu juga masyarakat membutuhkan arahan,” ujarnya.
Andi Sudirman berharap sinergi antara Pemprov Sulsel dan organisasi keumatan semakin kuat. Ia memastikan pemerintah terbuka terhadap masukan yang disampaikan secara konstruktif.
Baca Juga: Damai di Bumi, Alumni Fapet Unhas Angkatan 1996 Siap Gelar Reuni Akbar 3 Dekade
“Yang penting, kita mempunyai tujuan yang sama dan menghadirkan sesuatu yang berbeda untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional,” pungkasnya.
***
