POJOKSULSEL, MAKASSAR - Kekeringan di Kota Makassar mulai berdampak serius terhadap kebutuhan air bersih warga. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat 47.252 jiwa atau 13.929 kepala keluarga terdampak kekeringan hingga 5 Agustus 2026.
Puluhan ribu warga tersebut tersebar di enam kecamatan Kota Makassar. Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak kekeringan paling banyak, mencapai 14.787 jiwa.
Disusul Kecamatan Tallo dengan 10.672 jiwa, Tamalanrea 9.947 jiwa, Manggala 7.601 jiwa, Ujung Tanah 2.921 jiwa, dan Panakkukang 1.324 jiwa terdampak kekeringan.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) mempercepat operasi pemenuhan kebutuhan air bersih. Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).
Rakor tersebut diarahkan untuk memetakan kekuatan seluruh stakeholder sekaligus memastikan distribusi air bersih menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Nobel Indonesia dan PNUP Teken MoU, Siapkan Kolaborasi Riset dan Program Bersama
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar mengatakan penanganan kekeringan tidak bisa menunggu kondisi semakin parah.
Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi pemerintah ketika warga mulai kesulitan mendapatkannya.
“Kekeringan datang perlahan, tetapi dampaknya langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat. Karena itu kita tidak boleh menunggu kondisi menjadi lebih berat. Ketika masyarakat kesulitan air, pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Berdasarkan data BPBD, Biringkanaya menjadi wilayah dengan dampak kekeringan terbesar di Makassar dengan 14.787 warga terdampak.
Besarnya jumlah warga terdampak membuat distribusi air bersih menjadi salah satu prioritas utama dalam masa tanggap darurat.
Baca Juga: Fantastis! Laba Pupuk Indonesia Melonjak 253 Persen, Tembus Rp8,51 Triliun di Semester I 2026
BPBD bersama lintas sektor menyiapkan penempatan tandon, armada tangki air, sumber air, kendaraan distribusi hingga personel untuk mempercepat pelayanan di lapangan.
Sejauh ini, 35 tandon air telah ditempatkan di tiga kecamatan terdampak, terdiri dari 17 tandon di Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
Penempatan tandon dan pola distribusi air akan terus dievaluasi berdasarkan asesmen lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat segera dialihkan ke wilayah yang mengalami kebutuhan paling mendesak.
Selain air bersih, pemerintah juga mengantisipasi dampak lanjutan kekeringan, termasuk risiko gangguan kesehatan dan kebakaran.
Kelompok rentan seperti balita, lanjut usia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas menjadi perhatian dalam operasi penanganan.
BPBD mendorong seluruh stakeholder ikut mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Mulai dari perangkat daerah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan hingga masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD menegaskan setiap pihak harus memiliki peran yang jelas agar respons di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita ingin setelah rakor ini tidak ada lagi pertanyaan siapa mengerjakan apa. Kita petakan kekuatan masing-masing, kita tentukan wilayahnya, kemudian kita bergerak bersama,” katanya.
Baca Juga: Sulsel Kerahkan 300 Pompa dan 100 Sumur Bor Hadapi Kekeringan Padi
Pemutakhiran data dan asesmen lapangan juga akan dilakukan secara berkala. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas wilayah, kebutuhan armada, jumlah tandon serta pola distribusi air bersih.
Menurut BPBD, keberhasilan penanganan kekeringan bukan ditentukan oleh banyaknya rapat atau instansi yang terlibat, melainkan seberapa cepat air bersih benar-benar diterima warga terdampak.
“Yang kita hitung bukan berapa kali kita rapat. Yang kita hitung adalah berapa banyak masyarakat yang bisa kita layani dan seberapa cepat air sampai kepada mereka. Itu ukuran operasi kita,” tegasnya. ***
