POJOKSULSEL, MAKASSAR - Upaya pembenahan kepemimpinan sekolah di Kota Makassar memasuki babak baru. Sebanyak 500 guru dari jenjang SD dan SMP mengikuti uji kompetensi (UK) di Kantor Regional IV BKN Makassar, yang menjadi langkah awal penyaringan calon kepala sekolah untuk tahun mendatang.

Tidak seperti seleksi sebelumnya, proses seleksi calon kepala sekolah sepenuhnya dikendalikan oleh BKPSDMD Kota Makassar. Badan tersebut mengatur pelaksanaan UK selama dua hari, sementara Dinas Pendidikan hanya mengusulkan nama peserta berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, menyebut UK calon kepala sekolah merupakan bagian dari penataan jabatan kepala sekolah yang selama ini banyak menuai protes karena dianggap tidak seragam standar penilaiannya.

"Kami ingin memastikan semua proses benar-benar bersandar pada aturan, bukan pada dugaan atau persepsi. UK ini menjadi pijakan awal," kata Achi Soleman dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: UIM Al-Gazali Pacu Pendirian Fakultas Kedokteran, Tahap Penilaian Kesiapan Akademik

Achi Soleman mengatakan, pemetaan awal dilakukan melalui sistem nasional SIM KSPSTK, yang secara otomatis mencocokkan syarat dan rekam jejak guru. Namun, sejumlah peserta tetap terhenti di tahap administrasi karena tidak melampirkan bukti pengalaman manajerial atau dokumen PLt yang dipersyaratkan.

Beberapa peserta juga keliru mengunggah biodata tanpa disertai surat bebas hukuman disiplin, serta melewatkan dokumen resmi yang disyaratkan regulasi baru, termasuk Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025.

"Kesalahan terbanyak justru pada unggahan dokumen. Syaratnya jelas, tetapi tidak semua membaca dengan teliti," imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala BKPSDMD, Kamelia Thamrin Tantu, menegaskan bahwa uji kompetensi bukan alat penentu kelulusan seleksi kepala sekolah, melainkan instrumen untuk memetakan kekuatan dan kelemahan setiap ASN.

Baca Juga: Unhas Bangga, Nama Prof. Jamaluddin Jompa Masuk 10 Rektor dengan H-Index Tertinggi di Indonesia

“UK itu bukan lulus atau tidak. Ini untuk melihat level kompetensi ASN agar pembinaan tidak salah sasaran,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa UK merupakan hak semua pegawai, sehingga ada guru yang tetap diperbolehkan mengikuti tes meski tidak memenuhi syarat administrasi menjadi calon kepala sekolah.

Hasil UK akan disampaikan langsung oleh BKN kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebelum dipadukan dengan hasil seleksi Dinas Pendidikan. Penentuan calon kepala sekolah dilakukan melalui perangkingan dan wawancara lanjutan oleh tim independen.

Kamelia juga menyebut materi tes meliputi pengetahuan umum dan kemampuan manajerial, termasuk simulasi pengambilan keputusan hingga kompetensi yang wajib dimiliki kepala sekolah.

“Target kami, hasil UK bisa diterima paling lambat pekan depan sehingga proses penempatan kepala sekolah tidak molor,” katanya.

Pemkot Makassar menilai pemetaan kompetensi ini penting untuk menghindari penempatan kepala sekolah yang tidak sesuai kapasitas. Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar kota untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas kepemimpinan di sekolah.

Dengan model seleksi baru ini, pemerintah berharap proses penugasan kepala sekolah di Makassar menjadi lebih objektif, akurat, dan selaras dengan kebutuhan lapangan.

***