POJOKSULSEL, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) bersiap melakukan langkah besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis).
Mulai 2026, seluruh kendaraan dinas pejabat SKPD akan beralih dari berbahan bakar fosil ke mobil listrik berbasis baterai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kebijakan ini akan menggunakan sistem sewa kendaraan dinas, bukan pembelian.
Baca Juga: Irjen Adi Deriyan Awali Tugas di Sulbar dengan Silaturahmi ke Gubernur, Sepakati Hal Ini
"Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan," kata Munafri di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi sekaligus mendukung kota ramah lingkungan.
"Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti," ujarnya.
Baca Juga: Natalius Pigai Tetapkan Bontomanai dan Bontojai sebagai Desa Sadar HAM di Sulsel
Tahap awal, Pemkot merencanakan sekitar 50 unit kendaraan listrik untuk kepala dinas, camat, dan kepala bagian. Anggaran diambil dari APBD Perubahan 2025 serta APBD pokok 2026. Selain itu, puluhan bus listrik juga akan dihadirkan untuk transportasi publik perkotaan.
Munafri menegaskan moratorium penggunaan randis BBM di lingkup Pemkot.
"Khusus Dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik," tegasnya.
Baca Juga: Kapasitas Mitra MBG Ditingkatkan, Produksi di Maros Tembus 8.000 Paket per Hari
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional instansi pemerintah.
Selain randis, Pemkot Makassar juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, guna mengembangkan moda transportasi berbasis listrik di jalur koridor.
"Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan," tutup Munafri. ***
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota menerima audiensi dari perwakilan perusahaan transportasi, Syamsul Syafiri. Ia menilai tantangan transportasi pemerintahan masih diwarnai biaya tinggi dan pengelolaan armada yang belum efisien.
"Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern," kata Syamsul.
Pihaknya menawarkan skema sewa yang diyakini bisa menghemat anggaran, menghapus kebutuhan pengadaan kendaraan baru, sekaligus memastikan ketersediaan armada sesuai kebutuhan.
