POJOKSULSEL, MAKASSAR - Bawaslu Sulsel mengumpulkan para pekerja ruang digital, yaitu blogger, influencer, selebgram dengan jurnalis, dalam satu forum untuk membahas Pengawasan Pemilihan Partisipatif Kawal Pemilihan Kepala Daerah di Dunia Digital pada Pilkada Serentak 2024, yang dilaksanakan Hotel Claro Kota Makassar, Minggu (17/11/2024).
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardian Rusli mengatakan, Bawaslu sangat berkepentingan terhadap para pegiat digital dalam proses penyampaian informasi kepada publik pada tahapan Pilkada serentak 2024.
Terlebih, kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Sulsel masuk dalam kategori rawan tertinggi ke empat di Indonesia pada Pilkada Serentak 2024.
Baca Juga: Momen Dubes RI Sampai Turun Tangan Jelang KH Hasan Basri Juara MTQ Internasional di Mekkah
"Kita mencoba menghimpun aspirasi dari mereka terkait apa yang perlu dikuatkan dalam proses pemilihan ini, pengawasan partisipatif di pemilihan 2024," kata Mardiana Rusli.
Ia mengatakan, blogger, influencer, selebgram, dan jurnalis dengan kampuan masing-masing bisa saling bantu dalam menyampaikan informasi ke publik terkair isu-isu strategis pada Pilkada Serentak 2024.
"Kampanye positif dan isu strategis, seperti politik uang, netralitas dari sisi kepala desa sebagai penyumbang besar pada sektor grassroot," katanya.
Baca Juga: Cerita KH Hasan Basri Harus Hapal 3 Juz dalam 15 Hari demi MTQ Internasional di Mekkah
Pada kesempatan yang sama, Mardiana Rusli mengatakan, Bawaslu membutuhkan pekerja di ruang digital. Karena selama ini laporan dan temuan yang ditangani Bawaslu bersumber dari data dan dokumen di ruang digital.
"Data dan dokumen dari ruang digital menjadi bukti awal, pintu pertama untuk penanganan pelaporan," katanya.
Selain itu, Bawaslu membutuhkan para pekerja di ruang digital terkait dengan ruang kampanye.
Baca Juga: Inilah Kisah KH Hasan Basri, Pria Kelahiran Lambanan Sulbar Juara MTQ Internasional di Mekkah
Mardiana Rusli mengatakan, semua pergerakan dan aktivitas Bawaslu butuh terinformasikan ke publik secara digital.
"Pekerja di ruang digital inilah sebenarnya kita harapakan menjadi bagian penting untuk mendistribusikan informasi, aktivis kerja dan penanganan pelanggaran yang talah dilakukan oleh Bawaslu," ungkapnya.
Ia mengatakan, jika proses penanganan hingga putusan Bawaslu selama ini biasanya tidak sesuai dengan logika hukum publik.
Sehingga, kata dia, proses penanganan dan putusan Bawaslu perlu diinformasikan ke publik sehingga ada penguatan pengetahuan di ranah publik.
"Kita berharap, blogger, influencer, selebgram akan membantu menguatkan penguatan dan pengetahuan mereka bagaimana tahapan tahapan ini berjalan termasuk mekanisme penanganan pelanggaran," katanya.
Baca Juga: Profil Anwar Jaya Husain, Nakhoda Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Jeneponto 2024-2029
Hadir sebagai pembicara, yaitu Novita Sutopo dan Sunarti Sain.
***
