POJOKSULSEL, MAKASSAR - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) meminta Sentra Gakkumdu segera memitigasi terjadinya tindak pidana di daerah rawan pada Pilkada Serentak 2024. Termasuk mitigasi terhadap kemungkinan adanya money politics.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo saat menjadi keynote speaker pada acara Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Hotel Claro, Makassar, Kamis (27/6/2024).
"Misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu karena termasuk money politics yang diancam dengan pidana karena mencegah tentunya akan menjadi lebih baik," kata Sugeng Purnomo.
Baca Juga: Wahab Tahir Bersama Ketua PKK Makassar Bahas Penyelenggaraan Pendidikan
Ia menjelaskan, bicara tentang money politics bukan hanya tugas Sentra Gakkumdu. Melainkan, masyarakat sebagai pemilih juga harus saling memberikan informasi untuk menjaga jangan sampai terjadi penyimpangan.
"Karena kita tidak boleh mempertaruhkan 5 tahun ke depan pemimpin daerah hanya dengan menukar yang tadi disampaikan diistilahkan dengan money politics," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sugeng Purnomo mengatakan, Tujuan Forum Komunikasi Sentra Gakkumdu adalah salah satu upaya mempererat koordinasi antara anggota Sentra Gakkumdu, yang merupakan pusat penyelenggaraan hukum dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Juga: Pj Wali Kota Parepare Apresiasi Penyelenggaraan Bhayangkara Run 2024
Penegakan hukum adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Bawasku, kepolisian, kejaksaan di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah untuk saling bahu membahu untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan jujur dan adil," ungkapnya.
Sebab, kata dia, Pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam punya tugas untuk memastikan, yang pertama pelaksanaan Pilkada serentak itu bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Pasar Rakyat Kapidi Juara I Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Terlebih, perhelatan Pilkada merupakan kontestasi antara tokoh-tokoh daerah, yang tentunya memiliki interaksi yang cukup dekat dengan masyarakat atau pemilih.
Karena itu, Kemenko Polhukam lebih mengintensifkan fungsi-fungsinya untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak bisa berjalan dengan baik.
"Baik dari sisi pelalsanaannya dilaksanakan dengan adil dan jujur. Kemudian yang kedua dari sisi keamanan itu bisa terjaga dengan baik," ujar Sugeng Purnomo.
Diketahui, Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan dipusatkan di Kota Makassar. ***
