POJOKSULSEL.com, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau kepada seluruh pendamping atau liaison officer (LO) capres-cawapres agar memberikan informasi untuk memberikan pertanyaan yang jelas saat debat capres cawapres berlangsung.
Anggota KPU RI August Mellaz meminta seluruh capres dan cawapres tak lagi mengajukan pertanyaan singkatan dalam gelaran debat capres cawapres.
Baca Juga: Eks Napiter Ajak Masyarakat Jaga Kamtibas Selama Pemilu-Pilpres 2024
"Itu tentu mau tidak mau tugasnya LO dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan," kata Mellaz di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir jawapos.com, Rabu (27/12/2023).
Ia mengaku, pihaknya telah memberikan imbauan kepada seluruh panelis agar dalam memberikan pertanyaan, juga tidak disingkat. Hal tersebut agar mudah dipahami oleh masing-masing pasangan calon (paslon).
Baca Juga: 5 Petahana dan 2 Mantan Komisioner KPU Terpilih Jadi Anggota Bawaslu 6 Kabupaten di Sulbar
"Sebagaimana juga kami di KPU melakukan brifieng juga kepada tim panelis. Jadi kalau misalnya ada istilah atau singkatan itu biasanya tidak disingkat atau dipanjangkan," tegas Mellaz.
Mellaz menegaskan, pihaknya mengupayakan agar debat ketiga nanti yang direncanakan pada 7 Januari 2023, tidak muncul lagi pertanyaan singkatan.
"Yang jelas diupayakan untuk pertanyaan semacam itu tidak muncul, bahkan teman-teman bisa perhatikan di debat pertama atau kedua ada juga istilah-istilah yang sebenarnya singkatan, tapi pada saat pertanyaan itu disusun oleh tim panelis itu semuanya dalam bentuk kepanjangan," ucap Mellaz.
Baca Juga: FK GARDA dan PHI Undang Akademisi Bahas Polemik Batas Usia Capres dan Cawapres
Ia pun berharap, seluruh LO memastikan berlangsungnya debat berjalan baik dan secara profesional agar masyarakat tercerahkan dari penjelasan capres-cawapres.
"Memang ini sekarang di tim paslon. Nah, kemarin baru ada preseden itu, nah tentu langkah pertama tentu kita ingatkan ke tim paslon untuk memastikan agar itu tidak terjadi," pungkasnya.
Baca Juga: 10 Besar Provinsi dengan Potensi Kerawanan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024, Sulsel Peringkat 4, Waspada...
Sebagaimana diketahui, sikap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memberikan pertanyaan State of the Global Islamic Economy (SGIE) atau posisi ekonomi syariah Indonesia secara global kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuai sorotan.
Akibatnya, Cak Imin tak mengetahui istilah SGIE dan waktu menjawabnya menjadi tersita. ***
