PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia.

Tujuan utama program MBG sangat mulia, yakni memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup sehingga mampu tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

Namun, program yang menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia ini menghadapi ujian besar setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Tidak lama kemudian, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Peristiwa ini tentu mengejutkan masyarakat karena program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan anak justru tersandung persoalan integritas pengelolaan.

Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyebut secara rinci bahwa pencopotan dilakukan karena kesalahan tertentu yang telah terbukti di pengadilan. Yang diketahui publik adalah pencopotan tersebut terjadi di tengah penyelidikan dugaan korupsi dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Sulsel 2026! Denda PKB Dihapus 100 Persen, Pokok Pajak Diskon 50 Persen

Kasus tersebut memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya jangkauan penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Setiap rupiah yang dialokasikan untuk makanan anak-anak harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat dalam bentuk makanan yang sehat dan berkualitas.

Bagi anak-anak Indonesia, MBG bukan sekadar program bantuan. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika pengelolaan program terganggu oleh dugaan penyimpangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kesehatan dan masa depan generasi muda.

Langkah Presiden Prabowo melakukan pergantian pimpinan dapat dipandang sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Di sisi lain, proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif dan transparan.

Pada akhirnya, masyarakat berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan. perjalanan dari piring makan menuju ruang kekuasaan mengingatkan kita bahwa setiap kebijakan publik memiliki dimensi moral yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga: Guru Besar UNM Ikut Simposium Antarbangsa di Malaysia, Prof Hasmyati Jadi Pembicara

Ketika negara berbicara tentang gizi anak, sesungguhnya negara sedang berbicara tentang masa depan bangsa. Dan ketika amanah itu dikelola, yang diuji bukan hanya kemampuan birokrasi, tetapi juga integritas para pemegang kekuasaan.

Program Makan Bergizi Gratis harus tetap berjalan, tetapi dengan pengawasan yang lebih kuat. Sebab yang paling utama bukanlah siapa yang memimpin program, melainkan bagaimana memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya untuk mendapatkan makanan yang bergizi, sehat, dan aman demi masa depan bangsa.

Penulis: Nuryadi, S.H., M.M.