POJOKSULSEL, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros (Pemkab Maros) kembali meraih penghargaan tingkat nasional setelah menerima dana insentif fiskal (DIF) dari pemerintah pusat sebesar Rp6.006.958.000.
Penghargaan atas keberhasilan penanganan stunting Pemkab Maros diterima oleh Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, pada acara penyerahan dana insentif fiskal di Jakarta, Minggu (16/11/2025).
Muetazim Mansyur menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting di Maros.
“Pemerintah pusat menilai Maros berhasil menunjukkan kinerja yang konsisten dan signifikan dalam pencegahan serta penurunan angka stunting. Ini bukan hanya prestasi pemerintah, tetapi prestasi seluruh masyarakat Maros,” ujarnya.
Baca Juga: 4 PTKIN Tindaklanjuti Gagasan Presiden Prabowo Subianto Tentang Gaza dan Perdamaian Dunia
Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemicu semangat baru bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perangkat desa, dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya pencegahan stunting.
“Kami ingin memastikan bahwa angka stunting di Maros terus turun dari tahun ke tahun. Dengan kerja sama yang kuat, kami optimis dapat mencapai target nasional,” kata Muetazim.
Mantan Kadis PUPR ini memastikan dana insentif tersebut akan digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari peningkatan layanan gizi, edukasi kesehatan ibu dan anak, penyediaan sanitasi layak, hingga intervensi langsung bagi keluarga berisiko stunting.
“Fokus kami tetap pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di Maros. Penanganan stunting bukan hanya tentang angka, tetapi tentang masa depan generasi kita. DIF ini akan mengakselerasi program yang sudah berjalan,” tambahnya.
Sementara Plt Kepala DP3A Dalduk KB Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, menjelaskan bahwa Maros menjadi satu dari 197 kabupaten/kota yang dinilai berkinerja baik dalam penanganan stunting sehingga layak menerima DIF.
Menurutnya, pemerintah akan segera melakukan sinkronisasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah untuk menentukan alokasi anggaran berdasarkan determinan utama stunting di Maros.
“Penanganan stunting melibatkan banyak OPD. Kita akan melihat faktor mana yang paling penting, seperti ketersediaan air bersih, gizi, kawasan tanpa rokok, hingga penanganan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis,” jelasnya.
Baca Juga: Bawa Misi Internasionalisasi, Unhas Ramaikan Education Fair KRI Songkhla, Thailand
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan terkait alokasi DIF kemungkinan akan dilakukan bersama beberapa dinas teknis, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, dan OPD terkait lainnya. ***
