POJOKSULSEL, POLEWALI MANDAR - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Polewali Mandar atau KNTI Polman menyiapkan strategi baru dengan memperkuat peran perempuan pesisir sebagai motor penggerak ekonomi keluarga.

Gerak cepat KNTI Polman itu sebagai respons terhadap cuaca ekstrem yang semakin sering melanda perairan Polewali Mandar bukan hanya membuat nelayan kehilangan hari melaut, tetapi juga menggerus pendapatan ribuan keluarga pesisir.

Langkah tersebut diwujudkan KNTI Polman melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema "Identifikasi Peluang Bisnis yang Inovatif dan Inklusif untuk Penguatan Ekonomi Nelayan dan Perempuan Pesisir yang Terdampak Perubahan Iklim di Kabupaten Polewali Mandar", yang digelar bersama Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Polewali Mandar di Gonda, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Selasa (21/7/2026).

Baca Juga: Rektor Unhas Lantik 122 Pejabat Baru, Tujuh Wakil Dekan Masuk Daftar, Ini Nama-Namanya!

Sebanyak 70 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 20 laki-laki pelaku UMKM sektor perikanan dan 50 perempuan pesisir yang merupakan nelayan tradisional maupun pelaku usaha mikro.

Ketua DPD KNTI Polewali Mandar, Muh. Muhsin R, mengatakan perubahan iklim kini menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Saat cuaca buruk memaksa nelayan menghentikan aktivitas melaut, keluarga kehilangan sumber penghasilan utama.

Karena itu, kata Muhsin, perempuan pesisir harus dipersiapkan memiliki usaha alternatif yang mampu menopang ekonomi rumah tangga ketika sektor perikanan sedang lesu.

Baca Juga: Target Besar PM-AAS di Sulawesi Selatan, Pemerintah Bidik 91.340 Hektare Lahan Padi

"Pada musim-musim tertentu perempuan pesisir harus bisa mengambil peluang bisnis dengan memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan usaha yang dapat menopang kehidupan keluarga, terutama ketika suaminya tidak bisa melaut karena faktor iklim," ujarnya.

Menurut Muhsin, forum tersebut sengaja mempertemukan nelayan, perempuan pesisir, akademisi, dan pemerintah daerah agar solusi yang dirumuskan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Kami ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi nelayan dan perempuan pesisir. Dari situ diharapkan lahir solusi ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat pesisir saat menghadapi cuaca ekstrem," katanya.

Baca Juga: 18 Penumpang KM Nurul Salsa Masih Hilang, Basarnas Tambah Armada di Hari Keenam Pencarian

Dalam diskusi itu, peserta mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, mulai dari dampak perubahan iklim terhadap aktivitas ekonomi, peluang usaha adaptif, kebutuhan infrastruktur pendukung skala kecil, hingga penguatan kapasitas UMKM berbasis sektor perikanan.

Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan masyarakat pesisir, rekomendasi peluang bisnis prioritas, serta rancangan proposal pengembangan usaha yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, DPP KNTI Bidang Advokasi, Jan Tuheteru, menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.

"Pengakuan dan perlindungan wilayah tenurial beserta hak-hak nelayan tradisional bukan sekadar isu sektoral perikanan, melainkan bagian dari agenda pembangunan yang berkeadilan. Isu ini harus terus diarusutamakan melalui pengakuan hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pelibatan bermakna nelayan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut," tegasnya.

KNTI Polewali Mandar memastikan program tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan FGD. Pendampingan kepada masyarakat pesisir akan berlanjut hingga 23 Juli 2026 untuk membantu peserta menyusun model usaha yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan alternatif di tengah ancaman perubahan iklim. ***