POJOKSULSEL, MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Adnan Nota, memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Sulbar.

Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Arsiparis dan Guru Ahli Madya lingkup Kemenag Sulbar, Senin (2/2/2026), Adnan Nota menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap budaya kerja semu.

"Tidak boleh lagi ada pasukan 7.10, jam 7 sudah di kantor, 10 menit kemudian hilang karena sudah finger print. Bahkan tidak boleh ada pusaka bayangan. Kalau ada, saya anggap itu musyrik, dan akan kita berikan hukuman sesuai aturan yang berlaku," tegas Adnan Nota dikutip laman Kemenag Sulbar.

Pada kesempatan itu, Adnan Nota menyampaikan rasa bahagia dan bangganya atas pelaksanaan pelantikan puluhan pejabat fungsional arsiparis dan guru ahli madya

Menurutnya, momen tersebut mencerminkan perhatian dan penghargaan negara terhadap kinerja ASN.

Baca Juga: Pelajar Makassar Bersih-Bersih Kawasan CPI, Gerakan ASRI Didorong Jadi Budaya Lingkungan

"Saya merasa bahagia hari ini. Negara kita memberikan reward yang luar biasa kepada para ASN-nya," ungkap Adnan Nota

Namun demikian, Kakanwil menegaskan bahwa setiap hak yang diterima harus diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar.

“Hari ini jabatan bapak dan ibu diangkat. Itu artinya tanggung jawab juga semakin besar,” tegasnya.

Kakanwil juga menekankan bahwa tunjangan kinerja (tukin) saat ini ditentukan oleh produktivitas kinerja, tidak hanya kehadiran, tetapi juga laporan kerja harian.

Ia menyampaikan bahwa Kanwil Kemenag Sulbar serta satuan kerja di Polewali Mandar dan Mamasa telah memasuki tahap ketiga Tim Inspektorat (TIP) dalam rangka penilaian kelayakan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Baca Juga: Unhas Wisuda 1.365 Lulusan, Prof. Ruslin Beber Tren Positif Pengelolaan Akademik dan Kemahasiswa

“Saya yakin Kanwil Kemenag Sulbar layak,” tambahnya optimis.

Adnan Nota juga mengingatkan pentingnya mindset pejabat. Menurutnya, semakin tinggi jabatan, maka semakin kuat pula posisi sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

“Jangan pernah menganggap jabatan sebagai jalan untuk memperoleh fasilitas atau kekayaan di luar hak,” pesannya.

Mengakhiri sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa jabatan yang diberikan negara harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

Ia menekankan bahwa komitmen Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK–WBBM) tidak akan bermakna jika hanya dijalankan oleh segelintir orang.

“Melayani dengan baik masyarakat adalah inti dari sumpah jabatan. Kesejahteraan sejati dari sumpah jabatan adalah ketika kita mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. ***