POJOKSULSEL, SEMARANG - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki meminta dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 tidak diarahkan menjadi politik paket.

Menurut Gus Zaki, kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) harus ditentukan melalui mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar sebagai forum tertinggi NU.

“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung,” kata Gus Zaki.

Gus Zaki juga menegaskan pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU tidak dipaketkan dengan calon Rais Aam tertentu.

Menurut dia, aktivitas Gus Rozin mendatangi sejumlah PWNU, PCNU, pesantren, dan bertemu para kiai merupakan bagian dari proses organisasi untuk menyerap aspirasi.

Baca Juga: Tasming Hamid Teken Kerja Sama dengan Hidayatullah Parepare untuk Tingkatkan Nilai Keagamaan ASN

“Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU, bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah, mendengarkan aspirasi para kiai dan pengurus, serta menyampaikan gagasan tentang masa depan NU,” ujarnya.

Gus Zaki meminta silaturahmi para kandidat dengan struktur NU di daerah tidak langsung dimaknai sebagai pembentukan paket kepemimpinan.

“Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi. Dari situlah seorang kandidat mendengarkan aspirasi daerah dan memahami persoalan yang dihadapi warga NU,” katanya.

Jangan Terjebak Politik Paket

Gus Zaki menilai isu mengenai siapa dipaketkan dengan siapa berpotensi menggeser substansi Muktamar.

Baca Juga: 4 Pejabat Kodaeral VI Berganti, Ini Daftar Perwira yang Sertijab dan Dikukuhkan di Bulan Agustus

Dia menyebut persoalan utama bukan siapa yang berada di belakang seorang kandidat, melainkan siapa yang memiliki mandat menentukan masa depan NU.

“Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar,” tegasnya.

Karena itu, dia meminta konfigurasi Ketua Umum dan Rais Aam tidak dikunci sebelum Muktamar berlangsung.

“Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang. Dengan begitu, apa pun hasilnya akan memiliki legitimasi organisasi yang kuat,” ucapnya.

Gus Zaki juga meminta pencalonan Gus Rozin dilihat dari rekam jejak dan proses organisasinya, bukan berdasarkan label dukungan dari pihak tertentu.

“Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia datang ke berbagai daerah, bertemu para kiai dan pengurus, mendengarkan aspirasi PWNU dan PCNU, kemudian menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ditemukan dalam perjalanan tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, keputusan mengenai kepemimpinan NU tetap berada di tangan peserta Muktamar.

“Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar,” ujarnya.

Baca Juga: Teras Perwira 2026 Dibuka di Makassar, Grab Targetkan 1.000 Merchant di 10 Kota

Pemerintah Disebut Mitra Strategis NU

Gus Zaki juga menegaskan posisi pemerintah dalam dinamika internal NU. Menurutnya, pemerintah merupakan mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan, tetapi bukan pihak yang menentukan kepemimpinan organisasi.

“Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi. Karena itu, kita harus bisa membedakan antara kemitraan NU dengan pemerintah dan kedaulatan organisasi dalam menentukan kepemimpinannya,” jelasnya.

Dia mengatakan kerja sama dengan pemerintah tetap penting untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, NU harus tetap memiliki otonomi dalam menentukan kepemimpinan dan arah organisasi.

“NU harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Tetapi NU juga harus berdaulat dalam menentukan siapa yang memimpin organisasi dan ke mana arah organisasi dibawa. Dua hal itu tidak bertentangan,” katanya.

Baca Juga: Sulsel Kirim 30 Ton Bantuan untuk Korban Gempa Bumi NTT, Diangkut Hercules TNI AU ke Dua Lokasi

Gus Zaki berharap dinamika menjelang Muktamar ke-35 tidak berubah menjadi pertarungan antarfigur atau kelompok.

Dia meminta peserta dan seluruh elemen NU lebih mengedepankan gagasan, rekam jejak, aspirasi daerah, serta masa depan organisasi.

“Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya,” pungkasnya. ***