POJOKSULSEL, KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali wanti-wanti terkait akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi.
Basli Ali menegaskan, jika ada data penduduk yang diusulkan namun ternyata tidak layak terima bantuan sosial atau bansos. Maka, pendata masuk dalam indikasi melakukan tindak pidana korupsi.
"Kalau sampai ini terjadi berarti yang melakukan pendataan terlibat atau punya itikad melakukan tindak pidana korupsi," tegas Basli Ali.
Baca Juga: Bahtiar Baharuddin, Pj Gubernur Sulsel yang Berpengalaman Masalah Kepemiluan
Kerena itu, Basli Ali meminta kepada para pendata bantuan sosial supaya hati-hati mendata dan pengusulan nama-nama penerima bansos.
"Croschek dengan baik. Jangan mendata penduduk yang tidak layak untuk menerima bantuan, tapi didata layak dan kemudian diusulkan untuk menerima bantuan," katanya.
Basli Ali mengatakan, bantuan sosial berasal dari keuangan negara. Jika ada data penerima bansos yang tidak valid. Maka pendata secara sengaja telah menimbulkan kerugian negara dari bansos yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Agus Surya Bakti Wisuda di Unhas, Mantan Pangdam Hasanuddin yang Teliti Jaringan Komunikasi ISIS
Sebelumnya, Basli Ali rapat terntang strategi nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK) sektor bantuan sosial, Selasa (5/9/2023)
Rapat Stranas pencegahan korupsi difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kementerian terkait, kepala daerah, dan Kadis Sosial se-Indonesia fokus membahas tentang aksi utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan optimalisasi interoperabilitas data untuk ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Pemkot Parepare Dapat 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemprov Sulsel, Ada yang Terbaik 2
Bupati Basli Ali menuturkan bahwa dalam rapat yang berlangsung secara online ini, sebagai bentuk antisipasi pencegahan kerugian negara pada sektor penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran.
"Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong melalui Stranas PK adalah sektor Bantuan Sosial, hal ini terkait dengan akurasi data penerima bantuan sosial," kata Basli Ali.
Pada Rapat Stranas PK ini Bupati Basli Ali didampingi Pj. Inspektur Kabupaten Irwan Baso, dan Kadis Sosial Sakmawati. ***
