Pencalonan TP Dibatalkan, Baca Penjelasan Prof Aminuddin Ilmar

Ilustrasi pilkada

Ilustrasi pilkada

POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Pembatalan pencalonan pasangan Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP-Pangerang) di Pilkada Parepare oleh KPU Parepare mengundang polemik.

Termasuk pakar hukum tata negara dan administrasi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Aminuddin Ilmar melihat ada kejanggalan dalam putusan pembatalan tersebut.

Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini menjelaskan, rekomendasi diskualifikasi dilayangkan KPU Parepare adalah hirarki dalam sebuah undang-undang.

Hirarki dalam sebuah undang-undang, kata Aminuddin Ilmar, baik itu bersifat peraturan maka frasa atau kata “dan” bersifat komulatif bukan alternatif.

“Jadi kata ‘dan’ dalam hirarki undang-undang itu jelas mengandung makna komulatif bukan bersifat alternatif. Sangat jelas diatur,” tegas Aminuddin Ilmar, Minggu (6/5/2018)

Aminuddin Ilmar menilai, tuduhan terhadap paslon nomor urut satu yang berakhir pada keputusan pembatalan dari KPU adalah tindakan yang tidak berdasar dan berakibat fatal.

“Jelas sekali disitu dimana dikatakan dalam Pasal 71 ayat 5 tahun 2016 bahwa yang dikenakan sanksi administrasi yakni bagi calon petahana yang jika dinyatakan melanggar sebagaimana yang tertuang dalam ayat 2 dan 3, sehingga dengan bunyi pasal tersebut harus memenuhi dua unsur ayat itu,” ungkap Aminuddin Ilmar.

Aminuddin Ilmar megungkapkan pelanggaran yang diumumkan KPU Parepare terhadap Taufan Pawe, dasar penerapan diskualifikasinya hanya pada pelanggaran pasal 71 ayat 3 sesuai dengan rekomendasi Panwaslu.

Artinya, kata Aminuddin Ilmar, pasal yang dilanggar itu hanya sebagian, dan itu tidak harus kemudian melakukan pembatalan berdasarkan aturan.

“Aturannya jelas pembatalan baru bisa dilakukan setelah unsur dua ayat itu terpenuhi tapi jika hanya ada satu ayat yang dilanggar maka itu belum bisa diberlakukan pasal 71 ayat 5 karena hirarkinya harus dinyatakan melanggar dua ayat tersebut,” terang Aminuddin Ilmar.

Sehingga, lanjut Aminuddin Ilmar, apa yang diputuskan KPU dan Panwaslu Parepare jauh dari keputusan yang sebanarnya dan terbilang dilakukan terlalu tergesa-gesa.

“Saya sudah ingatkan sebelumnya jangan gegabah, jangan tergesa gesa mengambil keputusan harus cermat,” tutup Aminuddin Ilmar.

Mantan komisioner KPU Parepare, Hamran Hamdani justru mensinyalir KPU Parepare melanggar undang-undang dalam memutuskan pembatalan pencalonan Walikota-Wakil Walikota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim.

Menurut Hamran, pernyataan Ketua KPU Parepare tentang makna frasa “dan” adalah tidak bersifat kumulatif yang menjadi dasar mereka mengambil keputusan, justru melanggar UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Dalam UU nomor 12 tahun 2011 itu secara jelas menyebutkan bahwa kata ‘dan’ bersifat kumulatif. Maka keputusan KPU Parepare itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Hamran.

Sementara, pengamat politik sekaligus Direktur Center Buget Analisyis (CBA), Ucok Sky Khadafi, bahkan menyarankan agar Taufan Pawe segera melakukan gugatan.

“Jika ada indikasi Anggota KPU yang melanggar dalam putusan ini, ya harus digugat ke Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP), jika punya bukti, laporkan biar nanti DKPP yang membuktikan,” ucap Ucok.

Namun, kata Ucok, jika petahana keberatan atau tidak terima dengan putusan KPU-nya, maka harus digugat ke MA.

“Keputusan MA itu sifatnya mengikat. Jadi kalau benar, harus menggugat kesana. Siapa salah dan siapa benar nanti akan ketahuan di MA,” tandas Ucok.

Seperti yang diketahui, Taufan Pawe merupakan petahanan dituding melakukan pelanggaran pemilu melalui kebijakan menyalurkan beras Rastra sebelum ia cuti sebagai walikota.

(haerul amran/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …