DPRD Lutim Paripurnakan Keputusan Catatan dan Rekomendasi Terhadap LKPJ Akhir Tahun 2017

POJOKSULSEL.com, LUWU TIMUR – Paripurna Istimewa digelar DPRD Luwu Timur tentang penyerahan keputusan DPRD catatan dan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran 2017 dirangkaikan dengan pendapat akhir kepala daerah terhadap dua buah ranperda tahap I program pembentukan peraturan daerah tahun 2018 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur. Jumat (27/4/2018).

Adapun dua ranperda dimaksud tentang pencabutan Ranperda nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan dan ranperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2012 tentang garis sempadan.

Wakil Ketua DPRD Luwu Timur HM Siddiq BM membacakan Catatan dan rekomendasi DPRD Luwu Timur terhadap LKPJ Bupati Luwu Timur Akhir Tahun 2017.

Rekomendasi DPRD bertujuan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan kondisi, situasi dan aspirasi yang berkembang.

Siddiq mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang tepat waktu menyerahkan dokumen LKPJ, berdasarkan perintah undang-undang. LKPJ pada dasarnya adalah progres report pembangunan tahun 2017 dan menjadi bahan evaluasi terhadap RPJMD tahun 2016-2021.

“Pemda telah serahkan dokumen LKPJ Bulan Mei lalu, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi Pansus LKPJ untuk membahas,” kata Siddiq.

Dua indikator yakni angka kemiskinan dan tingkat pemerataan pendapatan tidak masuk dalam LKPJ akhir tahun 2017 menjadi sorotan Pansus LKPJ. Namun, lanjut Siddiq, dari puluhan indikator yang diperhatikan pansus, 10 indikator dalam LKPJ menunjukkan nilai yang positif menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Dalam pembahasan Pansus LKPJ, indikator-indikator penting menjadi perhatian kami,” ungkapnya.

Berikut ringkasan rekomendasi DPRD

Rekomendasi LKPJ
1. LKPJ akhir tahun berikutnya agar disajikan secara lengkap.
2. Pemda diharapkan memenuhi target-target baik pendapatan maupun belanja daerah yang telah ditetapkan.
3. SilPa agar dipergunakan sebaik-baiknya.
4. Pelayanan Publik agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Kepala Daerah direkomendasikan memberi teguran keras kepada OPD yang tidak melengkapi Laporan Kinerja sebagai kelengkapan LKPJ.
6. Pemda diharapkan memberi laporan tindak lanjut terkait progres rekomendasi DPRD.

Rekomendasi Hasil Pembahasan.
1. Segera menindaklanjuti hasil lelang jabatan 2017.
2. Menata sistem pengelolaan sampah dengan baik.
3. Penyaluran beasiswa mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu agar dikirim melalui rekening bank mahasiswa yang bersangkutan.
4. Mendata perusahaan dan investor yang menanamkan modal di Luwu Timur.
5. Penetapan lokasi bandara agar mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk Perda RPJMD dan Perda RTRW.
6. Pemda diharapkan membenahi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selalu terupdate pada sistem yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Merevisi harga listrik dari PT Vale Indonesia ke PLN menjadi harga per-KWH yang berlaku nasional saat ini.
8. Satpol-PP agar lebih berperan dalam penegakan perda dan disiplin aparatur.

Rekomendasi khusus pansus
1. Pemda agar berkoordinasi dengan BPS terkait data terbaru yang belum tersaji di LKPJ.
2. Mendorong inspektorat melakukan pengawasan lebih maksimal terhadap seluruh OPD termasuk pemerintah desa.
3. Ditetapkannya Indikator kemiskinan Kabupaten Luwu Timur untuk mengetahui tingkat kemiskinan daerah.
4. Data inflasi agar disajikan mengacu pada Kabupaten Luwu Timur bukan lagi data inflasi Kota Palopo.
5. Memprioritaskan pengusaha lokal sebagai penyedia program seragam sekolah gratis
6. Seluruh pasar potensial agar sesegera mungkin difungsikan.
7. Memperhatikan kebutuhan Guru, dan bila memungkinkan memperjuangkan honorer K2 diangkat menjadi CPNS.
8. OPD diharapkan menggali potensi PAD baru
9. Bapelitbangda agar lebih berkoordinasi dengan OPD yang didukung oleh kebijakan tegas Bupati

Terkait keputusan rekomendasi yang disampaikan, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan telah menangkap seluruh isi rekomendasi yang mana banyak berisi catatan-catatan, baik itu berupa saran pendapat, koreksi perbaikan maupun saran kritikan, dan intinya semua guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintah di masa mendatang. Rekomendasi dimaksud akan segera ditindaklanjuti para SKPD.

“Rekomendasi ini akan segera dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, agar apa yang sudah menjadi cita-cita yakni Luwu Timur Terkemuka bisa segera diwujudkan,” kata Bupati.

(tommy setiawan/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …