Jika MA Kuatkan Putusan PT TUN, Lalu DiaMI Gugat KPU, Pakar Hukum: Itu Tidak Bisa

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Pakar Hukum Irwan Muin menegaskan, bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) merupakan putusan akhir dari semua proses Mekanisme Hukum penyelesaian sengketa Pilkada Makassar.

Pernyataan Irwan Muin ini menjawab sederet perdebatan publik perihal rencana pasangan Danny Pomanto – Indira Mulyasari yang berencana akan menggugat putusan KPU yang akan menerbitkan surat putusan Baru perihal pencalonan, jika seandainya putusan MA akan menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) nantinya.

Diketahui, putusan PT TUN beberapa waktu yang lalu telah mengabulkan gugatan pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi – Cicu) perihal putusan pencalonan DiaMI.

“Ada juga ada juga kabar, bahwa nantinya pihak DiaMi akan menggugat KPU soal penerbitan surat pencalonan baru yakni kotak kosong, jika nantinya putusan MA menguatkan putusan PT TUN,” ungkap Irwan Muin dalam Dialog Publik bertajuk ‘Menanti Putusan Kasasi Di Mahkamah Agung’ oleh LBH HAM KAHMI Kota Makassar di Warkop Dottoro, Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (11/4/2018).

“Jadi saya ingin bilang begini, hal yang harus diingat adalah, jika sudah ada putusan Hukum di MA, maka tidak ada lagi langkah hukum berikutnya, jadi sudah tidak ada lagi proses hukum lain, Jadi penyelenggaran hukum itu harus ada akhirnya itu ada dalam asas hukum,” sambung Akademisi sekaligus Pengacara tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat Hukum Unhas Hasrul. Ia mengatakan, bahwa hal yang tidak dibenarkan, jika DiaMI berencana menggugat kembali putusan KPU saat telah terbit putusan MA.

“Bagaimana caranya jika seperti itu, sementara, proses hukum di MA itu sudah berakhir, dan tidak dibenarkan melanjutkan lagi dengan proses hukum baru perihal diatas, nanti seoalah – olah hukum itu tak ada akhir,” imbuh Hasrul.

(gunawan songki/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …