Nasib Pengungsi Rohingya, Dewan Makassar Janji Komunikasi dengan UNHCR

Iqbal Djalil

Iqbal Djalil

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Merespon aduan sejumlah isteri pengungsi Rohingnya yang ada di Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar janji akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Iqbal Djalil, Kamis (22/2/2018). Ije, sapaanya, instansi terkait yang ia maksud yakni pihak imigrasi, IOM, dan UNHCR, demi meretas permasalah Pengungsi Rohingya yang ada di Makassar.

“Betul, kami Insya Allah kita akan berusaha membantu komunikasikan dengan pihak terkait, dan menyampaikan keluhan Pengungsi,” ungkap Ije.

Diketahui sebelumnya, legislator yang juga Ketua Forum Peduli Rohingya ini ditemui oleh, Suryana yang tak lain merupakan isteri dari pengunsi Rohingya di Makasaar.

Dihadapan Ije, Suryana membeberkan, jika sejak menikah dengan suaminya Sirajul Isram pada tahun 2012 silam. Suryana tak pernah dibiarkan sekamar bersama suaminya karena, sang suami terikay dengan jam Aktivitas di Wisma Imigran.

Selain itu, kata Suryana, pihak Imigran melarang suami membawa istrinya ke dalam Wisma.

“Saya hanya bisa ketemu siang hari sampai jam 10 malam. Kalau sudah tidak bisa ketemu,” kata ibu empat anak ini.

Sementara untuk menyambung hidup, ia hanya bergantung pada uang bantuan dari UNHCR dan IOM setiap bulannya sebesar Rp1.250.000,-. Uang itu harus ia bagi kepada suami dan ketiga anaknya.

Dari pernikahannya dengan Sirajul, janda dua anak ini dikaruniai dua anak, Abdul Malik (3 tahun) dan Abdul Hafiz (7 bulan). Ia pun tak bisa nyambi, lantaran anak ketiganya, Abdul Malik yang berumur tiga tahun mengalami lumpuh layu sejak lahir.

“Tidak cukup kasian. Saya juga tidak bisa bekerja, suami saya juga tidak boleh bekerja,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Belum lagi status anak mereka belum jelas lantaran peraturan pemerintah Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal yang harus ikut dengan bapak. Jadilah, dua anaknya tak memiliki status yang jelas, bahkan tak bisa didaftarkan dalam Kartu Keluarga atas nama Suryana.

(gunawan songki/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …