Ini Klarisifikasi Panwaslu Gowa Deklarasi Lawan Politik Uang

Ilustrasi Panwaslu

Ilustrasi Panwaslu

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Panwaslu Kabupaten Gowa mengklarifikasi soal deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018, yang tidak melibatkan partai politik yang baru terbentuk.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Gowa, Yusnaeni mengatakan, 12 parpol Yang diundang dalam deklarasi tersebut merupakan peserta dalam Pileg 2014 lalu.

Sementara Parpol yang baru terbentuk, Yusnaeni melanjutkan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi KPU RI terkait parpol apa saja yang dinyatakan lolos di tingkat pusat.

“Hal ini sudah sesuai dengan instruksi yang kami terima dari Bawaslu sulsel yakni, hanya mengundang 12 Parpol,” kata Yusnaeni kepada pojoksulsel, Jumat (16/2/2018) malam.

Yusnaeni mengakui bahwa Panwaslu Gowa awalnya ingin mengundang semua Parpol. Tapi Bawaslu Sulsel hanya meminta untuk mengundang 12 Parpol saja.

Bahkan Yusnaeni pun telah menyampaikan kepada ketua Perindo Gowa soal alasan Panwaslu hanya melibatkan 12 Parpol dalam deklarasi tersebut.

“Saya juga sudah sampaikan langsung sama ketua Perindo terkait hal tersebut, dan ketua p
Perindo sudah memaklumi,” ujar Yusnaeni.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Perindo Gowa Zulfiadi Muis berpandangan, deklarasi yang dilakukan Panwaslu Gowa tidak berjalan maksimal Dan terkesan setengah hati. Hal itu disebabkan banyak elemen terkait dengan pelaksanaan Pemilu tidak dilibatkan dalam acara tersebut.

Menurutnya, seharusnya partai-partai yang dinyatakan telah lolos verifikasi juga dilibatkan dalam acara tersebut. Karena, partai-partai yang telah lolos tersebut akan menjadi peserta di Pemilu 2019 mendatang.

“Dan banyak pengurus partai yang aktif dipelaksanaan Pilkada 2018 termasuk Pilgub Sulsel. Panwaslu kami nilai tidak bekerja maksimal dalam menyiapkan acara penting seperti itu,” terangnya.

Senada, Ketua Perindo Gowa Andriyadi mengatakan, deklarasi tolak politik uang yang dilaksanakan oleh Panwaslu Gowa, idealnya melibatkan seluruh elemen dan stakeholder yang ada di Kabupaten Gowa.

“Perindo khawatir masih banyaknya elemen penting yang seharusnya dilibatkan dalam momentum ini diabaikan oleh Panwaslu Gowa,” kata Andriyadi

“Kondisi ini bisa berdampak pada tidak maksimalnya komitmen bersama yang dibangun pada kegiatan tersebut,” tambahnya.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …