Revisi UU MD3 Lindungi Legislator dari Penyelidikan Kasus Korupsi

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com – Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) melukai hati rakyat.

Sebab, banyak pasal dalam aturan itu yang memberikan keistimewaan secara eksklusif pada anggota DPR.

“UU MD3 hasil revisi membuat anggota DPR semakin tidak tersentuh jeratan hukum, teristimewa berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” ujar Maksimus di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Dia menambahkan, UU MD3 hasil revisi juga mengesankan perlindungan terhadap anggota DPR makin kuat.

Selain itu, hasil revisi tersebut juga menunjukkan makin rendahnya komitmen politik DPR dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pengesahan UU MD3 ini berpotensi membuat semakin membenihnya korupsi di kalangan anggota DPR,” ucap Maksimus.

Pengajar di Universitas Mercu Buana itu mencontohkan Pasal 245 UU MD3 hasil revisi yang mengatur tata cara pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan terhadap anggota DPR.

Dalam pasal itu disebutkan pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Karena itu, publik harus melihat hal ini sebagai suatu persoalan serius sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis,” pungkas direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia itu.

(gir/jpnn/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Pelatih Ini Jadi Rebutan PSG dan Chelseahelse

POJOKSULSEL.com – Klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain bergabung dengan Chelsea untuk mendapatkan jasa Luis Enrique sebagai pelatih. Sport melansir, mantan pelatih Barcelona berusai 47 …