Pimpinan DPRD Parepare Sebut Interpelasi Hal Biasa

Ketua DP‎RD Parepare Ir Kaharuddin Kadir

Ketua DP‎RD Parepare Ir Kaharuddin Kadir

PENGAJUAN interplasi wakil rakyat di DPRD Kota Parepar merupakan penyampaian hak dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah kota mengenai kebijakannya, karena lembaga perwakilan rakyat menilai ada aturan dan rambu-rambu persetujuan antara pihak eksekutif dan legislatif yang dilabrak.

Ada empat poin usulan hak interpelasi yang disiapkan dewan, di antaranya penyertaan modal PDAM, pembangunan Puskesmas Lemoe, Revitalisasi Taman Cappagalung dan penggunaaan Dana Silpa RSUD Andi Makkasau.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyerahan hasil reses anggota DPRD Kota Parepare, baru-baru ini.

Penyerahan empat poin usulan hak interplasi dilakukan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Parepare, Parman Agus Mante kepada Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Rahmat Sjamsu Alam dan Firdaus Djollong.

Menurut salah Anggota Komisi I DPRD Kota Parepare, Iqbal Chalik, pemerintah kota telah melabrak rambu-rambu yang sudah disetujui bersama.

Empat item usulan itu, lanjut ketua DPC PKS Parepare, ini, untuk penyertaan modal PDAM dimana bisnis plan harus direvisi jika masih membutuhkan tambahan anggaran.

Namun, kata dia, belum ada perubahan Perda dan revisi bisnis plan PDAM, pemerintah sudah menggunakan dana.

“Sudah jelas dalam perda tentang penyertaan modal PDAM, disebutkan pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare,”jelasnya.

Dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Andi Makkasau, yang hingga saat ini tidak jelas penggunaannya.

Dan pembangunan Puskesmas Lemoe, dimana unsur pimpinan sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPKP untuk tidak dilanjutkan.

“Tapi buktinya tetap dipaksakan untuk dilaksanakan. Selama ini DPRD tidak pernah diperlakukan seperti ini, makanya kami gunakan hak interplasi.

“Senada diungkapkan, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Parepare, Parman Agus Mante yang mengakui, penyerahan surat permohonan penggunaan hak interplasi tersebut sudah memenuhi syarat minimal sebanyak lima orang dan dua fraksi yang berbeda.

“Ada empat poin usulan hak interplasi yang diserahkan,”singkatnya.

Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir saat menerima surat permohonan usulan hak interplasi dewan mengatakan, setelah menerima dan melihat usulan surat permohonan hak interplasi. Maka DPRD akan mengagendakan untuk dibicarakan bersama.

“Dan kami melihat penggunaan hak interplasi itu hal yang biasa saja,”ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam juga mengakui, penggunaan hak interplasi ini merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anggota DPRD.

“Dan kami melihat hal itu adalah persoalan yang biasa saja, karena ini akan melalui beberapa tahapan untuk dilaksanakan. Karena kalau pada rapat gabungan fraksi tidak disetujui maka penggunaan hak interplasi itu, kan tidak jadi,”katanya.

(sps/pemkotpare/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Pelatih Ini Jadi Rebutan PSG dan Chelseahelse

POJOKSULSEL.com – Klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain bergabung dengan Chelsea untuk mendapatkan jasa Luis Enrique sebagai pelatih. Sport melansir, mantan pelatih Barcelona berusai 47 …