OPINI: Pemimpin Baru untuk Sulsel

Asmar Oemar Saleh

Asmar Oemar Saleh

SULAWESI  Selatan (Sulsel) membutuhkan pemimpin baru. Sejumlah persoalan sosial dan ekonomi menjangkiti provinsi terbesar di Indonesia bagian timur ini. Siapakah figur yang tepat untuk memimpin Sulsel masih menjadi diskursus publik. Warga Sulsel tentu yang akan menjatuhkan pilihan. Namun, penting bagi publik untuk memilih pemimpin yang tepat. Jika salah pilih, butuh lima tahun lagi untuk mencari penggantinya.

Artikel ini ingin berkontribusi pada diskursus pemimpin baru Sulsel, sebagai bagian dari penyadaran politik publik lewat informasi yang tepat. Sejauh yang saya amati, dari sejumlah kandidat yang muncul dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel, Nurdin Abdullah adalah kandidat yang paling mumpuni. Dia memiliki pengalaman panjang sebagai Bupati Bantaeng yang berhasil. Rekam jejak itu merupakan modal paling besar yang dimilikinya. Selain itu, dia memiliki sejumlah kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memajukan sebuah daerah.

Problem Sosial Ekonomi

Ada sejumlah alasan mengapa Sulsel butuh pemimpin baru. Pertama, kesenjangan ekonomi di Sulsel termasuk yang paling buruk se-Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak tujuh provinsi memiliki angka gini ratio yang lebih tinggi daripada rata-rata angka nasional pada 2016. Satu dari tujuh provinsi tersebut adalah Sulsel. Koefisien ginimerupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rendahnyagini ratiomenunjukkan adanya pemerataan pendapatan, sementara tingginya gini ratio menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan.

Kedua, tingkat kemiskinan di Sulsel pada periode 2017 mengalami peningkatan. Berdasarkan rilis BPS Sulsel, pada 2012, jumlah penduduk miskin di Sulsel tercatat sebesar 812 ribu jiwa atau 9,82 persen. Pada tahun 2017, tercatat penduduk miskin di Sulsel berjumlah 825,97 ribu jiwa, meningkat sebesar 13,97 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi 2012.

Ketiga, menurut data BPS, angka pengangguran di Sulsel meningkat sebanyak 12,21 persen atau bertambah 27.404 orang menjadi 213.695 orang per Agustus 2017. Peningkatan angka pengangguran tersebut sebanding dengan penurunan jumlah orang yang bekerja sebanyak 96.049 orang atau 5,33 persen. Sementara, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Sulsel juga mengalami peningkatan yakni dari 4,80 persen menjadi 5,61 persen. Angka tersebut menunjukkan kendati ekonomi Sulsel tumbuh, namun jumlah penduduk usia kerja yang tidak terserap oleh dunia kerja meningkat.

Ketiga indikator tersebut cukup menunjukkan bahwa Sulsel menghadapi persoalan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini tentu belum menghitung sejumlah persoalan lain, seperti tingginya tingkat kriminalitas, buruknya indeks intoleransi, serta masih tingginya angka putus sekolah di tiap tingkatan pendidikan.

Pendeknya, ada beragam problem sosial dan ekonomi yang menjangkiti provinsi Sulsel. Jika tak segera dicarikan solusi, tentu akan berpengaruh pada munculnya problem-problem lain. Misalnya, angka putus sekolah berdampak pada meningkatnya pengangguran. Sementara pengangguran yang tinggi akan memicu kriminalitas juga aksi-aksi kejahatan lain, termasuk keterlibatan dalam aksi vigilante dan kekerasan jalanan, yang akan berdampak pada instabilitas sosial di Sulsel.

Pemimpin Baru

Sejak memulai pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005, Indonesia kini mulai menuai hasilnya. Pilkada langsung tidak hanya memungkinkan partisipasi public untuk memilih pemimpin di daerahnya. Tapi juga, Pilkada memberi peluang pada munculnya pemimpin baru di luar dominasi elite dan oligarki politik lama. Salah satu hasil Pilkada langsung adalah munculnya Joko Widodo sebagai presiden. Keberhasilannya sebagai Walikota Solo selama dua periode, kemudian Gubernur Jakarta, membuat Jokowi dinilai publik sebagai pemimpin berhasil dan layak dipilih menjadi presiden.

Di Indonesia bagian timur, Nurdin Abdullah adalah kepala daerah yang memiliki prestasi gemilang. Pertama, Nurdin Abdullah memiliki pengalaman sebagai bupati yang berhasil. Setidaknya, ia telah meraih 50 penghargaan atas kepemimpinannya di Kabupaten Bantaeng. Ia mengubah Bantaeng, sebuah kabupaten kecil di Sulsel dengan banyak sekali persoalan, seperti buruknya infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, banjir tiap tahun, dan layanan publik yang buruk, menjadi daerah yang maju dan tertata. Kini,investor dari luar negeri berdatangan ke kabupaten ini yang membuat kehidupan ekonomi meningkat pesat.

Kedua, yang tak kurang pentingnya, Nurdin Abdullah bersih dari korupsi. Ia tak pernah berurusan dengan kasus korupsi. Ia mengelola keuangan daerah secara terbuka dan transparan. Buktinya, tidak ada pejabat di pemerintahannya yang terjerat kasus korupsi, termasuk dirinya. Atas prestasinya di bidang ini, Nurdin Abdullah menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2017 dari Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA),

Ketiga, Nurdin Abdullah dikenal karena inovasinya. Ini kunci pembangunan di era desentralisasi saat ini. Kinerja yang baik dan bersih saja tidak cukup untuk memajukan daerah. Dibutuhkan kreativitas dan daya inovasi pemimpin daerah untuk membangun dan memajukan daerahnya, tidak melulu bergantung pada pusat. Tanpa terobosan dari kepala daerah, sulit melihat kemajuan di daerah. Dan Nurdin Abdullah membuktikannya. Atas prestasinya itu, Nurdin diganjar sebagai Tokoh Perubahan oleh media Republika.Ia juga termasuk 19 tokoh alternatif oleh Komunike Bangsa Peduli Indonesia (KBPI).

Produk Pilkada

Demokrasi melahirkan kompetisi yang sehat. Pilkada langsung berhasil menjaring pemimpin baru yang berkualitas di sejumlah daerah. Nama-nama tokoh bereputasi seperti mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, terus menjadi perbincangan publik karena prestasinya membangun daerah. Mereka adalah pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi.
Memang, demokrasi juga menghasilkan pemimpin yang buruk. Tak sedikit pemimpin daerah yang terbukti korupsi dan dijebloskan ke penjara. Juga, banyak kepala daerah yang hanya mengandalkan citra namun nir-prestasi. Karena itu, publik harus terus diinformasi tentang figur-figur pemimpin yang berprestasi dan partisipasi mereka penting bagi terpilihnya para pemimpin baru yang baik.

Pada saat yang sama, para pemimpin baru yang berhasil harus didorong untuk terus berkiprah. Keberhasilan mereka harus digunakan untuk memimpin level pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, makin bertambah banyak warga yang sejahtera dan makin meningkat kualitas demokrasi kita.

 

Oleh: Asmar Oemar Saleh
Pendiri Reform Institute Jakarta

(Dikutip dari Tribun-Tinur edisi cerak 14 Februari 2018)



loading...

Feeds

Pelatih Ini Jadi Rebutan PSG dan Chelseahelse

POJOKSULSEL.com – Klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain bergabung dengan Chelsea untuk mendapatkan jasa Luis Enrique sebagai pelatih. Sport melansir, mantan pelatih Barcelona berusai 47 …