Kasus Bimtek dan Dana Perjalanan Fiktif di DPRD Takalar, LBH: Kejati Sulsel Harus Tuntaskan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Kejati Sulsel untuk menuntaskan kasus penyelewengan penggunaan dana bimbingan teknis (bimtek) dan biaya perjalanan fiktif lingkup DPRD Takalar yang hingga kini mandek di Kejari Takalar.

Hal tersebut diungkap Direktur LBH Makassat Haswandy Andi Mas, Rabu (13/2/2018). Menurut Wiwin, langkah Kejari Takalar yang melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 30 legislator di DPRD Takalar dan kemudian perkara ini jelas menjadi tanda tanya bagi publik.

“Kerugian negara dalam perkara ini jelas merupakan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Karena proses penyelidikan tidak berjalan di Kejari Takalar, maka Kejati Sulsel harusnya melakukan supervisi dan mengambil alih penanganan perkara ini dan dituntaskan,” terang Haswandy.

Menurut Haswandy, penuntasan perkara ini sangat mudah dilakukan karena modusnya lazim digunakan para anggota Dewan. “Jadi hanya butuh keseriusan dan sikap profesional dari penyidik kejaksaan,” urinya lebih lanjut.

Dia menyebutkan, selain melakukan penuntasan perkara yang menyedot perhatian ini, Kejati Sulsel juga didesak untuk untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejari Takalar.

Diketahui, penanganan kasus dugaan korupsi dama bimbingan teknis dan penyelewengan dana perjalanan fiktif di DPRD Takalar tahun 2013/2014 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar mandek. Padahal, indikasi kerugian negara pada perkara ini mencapai ratusan juta rupiah.

Pada proses penyelidikan, jaksa pada Kejari Takalar intensif melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Takalar, mulai dari Ketua DPRD Jabir Bonto, serta sejumlah legislator lainnya, antara lain politisi PPP Makmur Mustakim, beserta puluhan anggota DPRD Takalar periode 2009-2014 serta staf di lingkup DPRD Takalar.

Berdasarkan temuan penyidik, salah satu bentuk penyelewengan yang dilakukan adalah markup dana pembelian tiket perjalanan dinas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta dan saat sejumlah anggota DPRD Takalar mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Surabaya. Kelebihan pembayaran ditemukan paling sedikit Rp2.092.000 per orang dalam satu kali perjalanan.

Feritas, Kajari Takalar yang menjabat saat proses penyelidikan ini berjalan berkali-kali menegaskan adanya dugaan korupsi yang dilakukan berjamaah oleh anggota DPRD Takalar tersebut. Bahkan kala itu menyebutkan, kalau kerugian negara pada perkara ini mencapai ratusan juta rupiah.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Pelatih Ini Jadi Rebutan PSG dan Chelseahelse

POJOKSULSEL.com – Klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain bergabung dengan Chelsea untuk mendapatkan jasa Luis Enrique sebagai pelatih. Sport melansir, mantan pelatih Barcelona berusai 47 …