Sudah Periksa Puluhan Legislator, Kasus Markup Dana Bimtek dan Perjalanan Fiktif di DPRD Takalar Mandek

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Penanganan kasus dugaan korupsi dama bimbingan teknis dan penyelewengan dana perjalanan fiktif di DPRD Takalar tahun 2013/2014 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar mandek. Padahal, indikasi kerugian negara pada perkara ini mencapai ratusan juta rupiah.

Pada proses penyelidikan, jaksa pada Kejari Takalar intensif melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Takalar, mulai dari Ketua DPRD Jabir Bonto, serta sejumlah legislator lainnya, antara lain politisi PPP Makmur Mustakim, Muh Nur Fitri Dg Siama dari PKS, Ahmad Dg Sija dari Partai Gerindra, Hasbullah Dg Bali dan Husniah Rahman Dg Tayu dari Partai Demokrat, beserta puluhan anggota DPRD Takalar periode 2009-2014.

Berdasarkan temuan penyidik, salah satu bentuk penyelewengan yang dilakukan adalah markup dana pembelian tiket perjalanan dinas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta dan saat sejumlah anggota DPRD Takalar mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Surabaya. Kelebihan pembayaran ditemukan paling sedikit Rp2.092.000 per orang.

Feritas, Kajari Takalar yang menjabat saat proses penyelidikan ini berjalan berkali-kali menegaskan adanya dugaan korupsi yang dilakukan berjamaah oleh anggota DPRD Takalar tersebut. Bahkan kala itu menyebutkan, kalau kerugian negara pada perkara ini mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan Herman menyebutkan, markup anggaran untuk biaya perjalanan fiktif dan pelaksanaam bimtek merupakan lahan bancakan para anggota Dewan.

Menurut Herman, banyak modus yang kerap digunakan seperti menambah jumlah hari untuk tinggal di daerah yang yang jadi obyek kunjungan kerja atau legislator bersangkutan dalam perjalanan dinas tersebut diwakili oleh staf atau orang lain.

“Kalau sudah masuk di ranah hukum, maka kasus ini harusnya dituntaskan. Apalagi, melibatkan anggota DPRD secara berjamaah. Kalau kasus ini mandek di Kejari Takalar, maka harusnya menjadi bahan evaluasi Kejati Sulsel untuk kemudian mengambil alih penanganan perkara ini,” pungkasnya.

(muh Fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds