Sumber Daya Alam Jadi Jualan Politik Jelang Pilkada, Ini Buktinya

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng) Aries Bira mengungkapkan, di momentum Pemilihan Kepala Daerah akan sangat rawan terjadi Politisisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Politisasi Sumber Daya Alam yang dimaksud, menurut Aries, sapaannya, yakni SDA menjadi jualan politik, apalagi di wilayah Timur Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aries di Acara Konsolidasi Masyarakat Sipil Region Timur di Hotel Fave, Jalan Pelita, Makassar, Rabu (24/1/2018).

“Kami melihat bahwa, dalam konteks Pilkada, banyak sekali operasi operasi, bisa jadi jualan jualan SDA,” Direktur Walhi Sulteng ini.

Salah satu bentuk SDA yang dipolitisasi yakni jelang pagelaran Pilkada, semakin banyak muncul Surat Izin Usaha, entah itu pertambangan maupun Izin Kebun sawit.

Bahkan menurut Aries, tak hanya jelang penyelenggaraan Pilkada, pasca Pilkada pun akan rawan terjadinya izin usaha penambangan.

“Jadi data yang kami temukan, but asanya terjadi bagi incumbent salah satu jualan politinya yakni kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan begitu akan rawan lahir izin penambambangan, itu kami temukan banyak periizinan baru muncul,” jelas Aries.

Apalagi, kata Aries, Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku mulai Oktober 2016 lalu. Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil-alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten.

“Jadi yang ada di Kabupaten/Kota tinggal izin sawit, sehingga ini mendorong semakin banyaknya invasi perkebunan sawit di beberapa daerah,” tutup Aries.

 

(gunawan songki/pojoksulsel)



loading...

Feeds