Catat! Ini 2 Pasal UU Pilkada No 10 Paling Rawan Jadi Sengketa

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Proses pelaksanaan pilkada di suatu wilayah menjadi momentum besar bagi siapapun itu apalagi bagi orang yang ingin menjadi kontesntan pesta demokrasi 5 tahunan.

Tak ayal segala cara dan strategi pun dimainkan demi target kemenangan. Namun tak sedikit pula yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku baik calon maupun bakal calon maupun tim pemenangannya.

Padahal, dalam kepatuhan terhadap aturan yang berlaku menjadi poin dasar berjalannya proses Pilkada yang lebih demokratis.

Dalam kajian pojoksulsel.com, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tampak sering menjadi sengketa dan perdebatan di semua kalangan baik, akademisi, pakar hukum hingga masyarakat biasa.

Bahkan, 2 pasal ini juga yang sering jadi momok menakutkan sekaligus senjata bagi pelaku politik terhadap lawan politiknya dalam momentum pilkada, tak terkecuali di Sulawesi Selatan.

Sebut saja, setidaknya telah ada dua program dan kegiatan yang terpaksa dihapuskan oleh para balon gubernur Sulsel dengan pertimbangan 2 pasal ini.

Pertama Program Sejuta Punggawa (PSP) yang dimiliki oleh pasangan Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka). Program yang menjanjikan sejumlah hadiah besar ini yang terpaksa dihapuskan demi mencegah terjadinya sengketa maupun pelanggaran Pilkada.

Kedua yakni Gerak Bersama Prof Andalan. Program yang didomimasi oleh kegiatan sosial yang rencananya akan digelar serentak di 3000 lebih desa ini dan menjanjikan hadiah, juga terpaksa dihentikan dengan pertimbangan, jangan sampai terjadi Peanggaran PIlkada.

Lantas, apa saja bunyi 2 pasal dalam Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang sering jadi sengketa tersebut?

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Laode Arumahi menyebutkan, jika dua pasal yang paling rawan terjadi senketa maupun pelanggaran yakni pada 71 tentang Pejabat Publik dan kedua yakni pasal 73 soal, money politics.

“Iya, Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada, misalnya di pasal 71 yakni soal pejabat Publik dan 73 soal money politics,” kata Laode Arumahi, Jumat (19/1/2018).

Soal pasal 71 tentang Pejabat Publik, Laode, sapaannya berpendapat, jika pasal ini biasanya jadi dasar kuat potensi terjadinya pelanggaran, dikarenakan jika seorang calon kepala daerah adalah berstatus pejabat publik, tentu akan rawan menggunakan kekuatannya sebagai pejabat publik untuk memobilisasi kekuatan.

“Misalnya ada calon kepala daerah yang merupakan pejabat publik, atau pemerintah, tentu ini akan rawan terjadinya pelanggaran, ketika terjadi mobilisasi kekuatan dengan legitimasi jabatan publik,” tutur Laode Arumahi.

Sementara, soal Pasal 73 terkait money politics, Laode menuturkan, pasal ini juga akan sangat rawan, menjanjika hadiah demi meraut suara yang maksimal.



loading...

Feeds

Roro Fitria narkoba

Jejak Kontroversi Roro Fitria

POJOKSULSEL.com – Artis Roro Fitria terkenal dengan kontroversinya. Baru-baru ini, dia ditangkap polisi dengan kasus narkoba. Sejauh ini, Roro Fitria …
Nagita Slavina arisan dollar

Ini Doa Nagita Slavina di Ulang Tahunnya

POJOKSULSEL.com – Besok (17/2/2018) merupakan hari yang spesial bagi Nagita Slavina. Selain hari ulang tahunnya, besok juga hari ulang tahun …