2018, Gowa Berlakukan Transaksi Nontunai Keuangan Daerah

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat ditemui usai rapat Muspida di Kantor Bupati Gowa, Senin (26/9/2016). | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat ditemui usai rapat Muspida di Kantor Bupati Gowa, Senin (26/9/2016). | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

POJOKSULSEL.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa telah siap memberlakukan transaksi keuangan daerah dengan sistem nontunai di tahun 2018. Sistem ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas transaksi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk langkah awal, Pemkab Gowa bersama Bank Sulselbar menyosialisasikan transaksi nontunai yang diikuti oleh pimpinan SKPD, camat dan bendahara lingkup Pemkab Gowa, di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Kamis (18/1/2018).

Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Andi Rini Tatarani mengatakan, sosialisasi transaksi nontunai merupakan serangkaian edukasi, untuk meningkatkan pemahaman para instansi terkait dalam proses penerapan, tujuan dan manfaat dilakukannya transaksi nontunai dan SP2-D online.

Setelah sosialisasi ini selesai, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel bersama Bank Sulselbar, akan ke Pemkab Gowa untuk implementasi nontunai bisa berjalan lancar.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL mengatakan, transaksi nontunai ini untuk mendukung keputusan Menkeu nomor 230/PMK.05/2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

“Diberlakukannya transaksi nontunai ini diharapkan dapat menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi,” kata Bupati Adnan.

Bupati Adnan mengatakan, transaski nontunai berlangsung secara bertahap yang diatur oleh Perda dan Perbup, dan tentu akan ada penyesuaian.

Mantan anggota DPRD Sulsel ini menyebutkan, pada tahap awal uang tunai yang diperbolehkan disimpan di kas daerah, tidak lebih dari Rp1 juta.

Sementara, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar Rosmala Arifin mengatakan, sebagai mitra pemerintah daerah ia harus menyiapkan diri untuk mewujudkan transaksi nontunai.

Dia mengatakan, masyarakat membutuhkan kecepatan, transparansi, dan akurasi yang menjadi satu sasaran dari instruksi presiden untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, tantangan yang harus dijawab Bank Sulselbar di Kabupaten Gowa adalah mencari solusi untuk melayani transaksi nontunai di dataran tinggi. Salah satu kendalanya yakni belum didukung infrastruktur jaringan.

“Mungkin bank siap namun jaringan belum siap mesti dicarikan solusi. Salah satu cara tentu menggunakan mesin EDC,” kata Rosmala.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds