Kader Hanura Sebut Zaman Wiranto Lebih Baik

Menkopolhukam Wiranto

Menkopolhukam Wiranto

POJOKSULSEL. com – Mantan Ketua Hanura Maluku Utara M. Natsir Thaib menyatakan, efek konflik di internal partai yang didirikan Wirantoitu akan terasa pada Pemilihan Legisatif dan Pilpres 2019 mendatang.

Natsir yang juga Wakil Gubernur Malut ini menuturkan, konflik yang terjadi saat ini sangat berisiko lantaran bertepatan dengan momentum pemilihan kepala daerah dan mendekati pemilu 2019.

“Konsolidasi partai akan tidak jalan. Akibatnya masyarakat tidak yakin bahkan merasa percuma memilih kader partai. Sebab percuma dipilih kalau hanya berkonflik,” tuturnya seperti diberitakan Malut Post (Jawa Pos Group).

Sebagai mantan Ketua DPD Hanura Malut, Natsir menyatakan sangat prihatin dengan kondisi Hanura saat ini. Meski begitu, dia mengaku tidak kaget.

Sebab sejak awal ia sudah memprediksi Hanura akan mengalami masalah seperti itu. ”Sebab setiap keputusan politik yang diambil tidak etis atau memaksakan kehendak,” katanya.

Dia mencontohkan masalah internal Hanura Malut. Dimana Natsir saat ini mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemberhentian dirinya selaku Ketua DPD. Sebelum keputusan pengadilan turun, ternyata sudah dilakukan pergantian.

“Sesuai mekanisme, harusnya saat satu peristiwa gugatan itu disampaikan, tidak ada langkah lanjutan sebelum keputusan pengadilan itu ada. Tapi yang terjadi di DPD Hanura, menurut saya tidak fair dan akibatnya kita bisa saksikan seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Natsir menyarankan, baiknya kepemimpinan Hanura saat ini mencontohi kepemimpinan mantan Ketua Umum Hanura Wiranto.

“Pak Wiranto memimpin partai ini sangat baik dan berhasil menjadi partai yang besar. Harusnya ini dicontohi kader partai,” pintanya.

Terkait kemungkinan mengambilalih lagi kepemimpinan Hanura Malut pasca konflik tersebut, Natsir menyatakan masih harus menunggu putusan pengadilan. ”Kita lihat putusannya seperti apa nanti,” tandasnya. 

(udy/kai/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …