Sempat Mangkir Panggilan Kejati, 2 Wakil Ketua DPRD Sulbar Ditahan

Penyidik Kejati Sulsel menahan wakil ketua DPRD Sulbar terkait dugaan korupsi APBD 2016, Senin (18/12/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

Penyidik Kejati Sulsel menahan wakil ketua DPRD Sulbar terkait dugaan korupsi APBD 2016, Senin (18/12/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kembali menahan 2 prang wakil ketua DPRD Sulbar di Lapas Klas I Makassar, Senin (18/12/2017).

Dua wakil ketua DPRD Sulsel tersebut masing-masing Munandar Wijaya dan Harun. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi APBD 2016 yang merugikan negara sebesar Rp80 miliar.

Sebelumnya, pada kasus yang sama Kejati Sulsel telah menangani Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan pada Senin pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, penahanan terhadap 2 pimpinan DPRD Sulbar ini baru dilakukan, karena keduanya mangkir dari panggilan penyidik pada Senin pekan lalu.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Salahuddin mengatakan, pihak Kejati Sulsel kembali menahan kedua Wakil DPRD Sulbar itu, karena dikhawatirkan para tersangka ini melarikan diri, ataupun menghilangkan barang bukti

“Ini merupakan wujud komitmen Kejati Sulsel dalam mendorong percepatan penuntasan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD Provinsi Sulbar TA. 2016,” kata Salahuddin, Senin (18/12/2017).

Diketahui, penetapan tersangka 4 pimpinan DPRD Sulbar tersebut pada 4 Oktober 2017 lalu, karena diduga bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka sebagai unsur pimpinan telah menyepakati besaran nilai pokok anggaran sebesar Rp360 miliar dan dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD lain sebanyak 45 orang.

Akibat perbuatan melawan hukumnya, para tersangka melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan pasal 12 huruf (i) terkait penyelenggara negara yang ditugasi melakuka pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta dalam keguiatan pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, 3 pimpinan DPRD Sulbar yakni Andi Mappangara, Munandar Wijaya, dan H Harun mengajukan gugatan praperadilan ke PN Makassar atas penetapan tersangka oleh Kejati Sulsel.

Namun, hakim tunggal PN Makassar Syafri menolak gugatan 3 pimpinan DPRD tersebut pada 25 Oktober 2017. Syafri memutuskan bahwa penetapan tersangka 3 pimpinan DPRD tersebut oleh Kejati Sulsel, telah sesuai dan tidak cacat hukum.

Pasca menang dalam praperadilan, penyidik Kejati Sulsel kembali memeriksa Andi Mappangara dan H Harun pada 30 Oktober 2017. Namun saat itu belum dilakukan penahanan.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds