Terkait Kabar Pungli di UMI Makassar, Penjelasan Prof Makshud…

UKM UPPM Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar diskusi terotoar bertajuk 'Korupsi di Perguan Tinggi' yang bertempat di Pelataran Fakultas Pertanian UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (7/12/2017).

UKM UPPM Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar diskusi terotoar bertajuk 'Korupsi di Perguan Tinggi' yang bertempat di Pelataran Fakultas Pertanian UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (7/12/2017).

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UPPM Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar diskusi terotoar bertajuk ‘Korupsi di Perguan Tinggi’ yang bertempat di Pelataran Fakultas Pertanian UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (7/12/2017).

Di kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber mahasiswa Fakultas Hukum UMI Adi Anugrah Arsyak dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMI Abdul Makshud.

Cappa, sapaan akrab Adi Anugrah Rasyak, membeberkan sejumlah temuan pungutan diluar ketetapa atau pungutan liar (pungli) yang ada di kampus UMI.

Dalih temuan pungli tersebut, kata Cappa, yakni pernyataan Ketua Pembina Yayasan UMI Prof Mokhtar perihal pungutan tersebut, jika tak ada pungutan lain selain BPP dan SPP.

Sementara fakta yang terjadi, masih banyak mahasiswa UMI yang mengeluhkan soal banyaknya pungutan selain BPP dan SPP tersebut, salah satunya adalah penjualan buku, serta biaya LAB dan masih banyak lagi.

“Kami telah mewawancarai hampir semua pemangku jabatan di Universitas Muslim Indonesia termasuk Ketua Yayasan dan dia mengatakan, jika tidak ada pungutan lain selain SPP dan BPP,” urai Cappa sembari menyajikan sejumlah temuan pungli yang disajikan dalam terbitan Buletin UPPM UMI yang telah terbit beberapa waktu lalu.

Cappa juga menjabarkan, jika pungli tersebut semakin diperkuat dengan ketidakterbukaan pihak kampus UMI dalam menyelenggakan penganggaran program-program kemahasiswaan di UMI.

Selain itu kata Cappa, data dilapangan menunjukkan bahwa birokrasi UMI juga melakukan pelangaran terhadap peraturan yang berlaku.

“Ada mekanisme yang diatur oleh buku saku UMI yang tidak diindahkan oleh Birokrasi kampus yakni juga soal transparansi anggaran, perumusan berapa nominal anggaran kemahasiswaan, pertanyaannya adalah pernah tidak birokrasi terbuka perihal tersebut,” jelas Cappa.

“Proses dasar pendistribusian anggaran yang dimulai dari tingkat paling atas sampai ke bawah, mulai dari pemegang anggaran kemudian ke WR 3, kemudian ke WD 3, nah pertanyaannya sekarang adalah apakah mekanisme itu masih tetap dijalankan,” tutur Cappa.

Sementara mewakili pihak Kampus UMI, Prof Abdul Makshud menegaskan, jika mekanisme pengelolaan yang tidak transparan bisa berindikasi pada tindakan korupsi.

Namun, hingga kini kata akademisi UMI ini, belum ada temuan sama sekali perihal kerja-kerja korupsi yang terjadi di kampus yang dipimpin Rektor Prof Masrurah Mochtar tersebut.

“Sampai hari ini saya lihat UMI tak ada yang seperti itu, namun korupsi dimanapun bisa terjadi termasuk diperguruan tinggi,” tegas Abdul Makshud.

(gunawan songki/pojoksulsel)



loading...

Feeds