Dewan Makassar Ulas Sinergitas Pemerintahan untuk Pembangunan

Diskusi publik yang digelar Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Makassar di Hotel Grand Celino, Jalan Lanto Dg Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (5/12/2017). | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

Diskusi publik yang digelar Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Makassar di Hotel Grand Celino, Jalan Lanto Dg Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (5/12/2017). | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Makassar menggelar diskusi publik di Hotel Grand Celino, Jalan Lanto Dg Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (5/12/2017)

Diskusi publik masalah aktual kemasyarakatan, refleksi dan dialog akhir tahun yang mengangkat tema ‘Sinergitas Legislatif dan Eksekutif Menyongsong Pembangunan Daerah Tahun 2018’ ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil ketua DPRD kota Makassar, Adi Rasyid Ali serta menghadirkan pengamat politik pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Jayadi Nas.

Dalam sambutannya, Adi Rasyid Ali mengatakan bahwa roda pemerintahan bisa berjalan maksimal jika ditopang dengan peran eksekutif dan legislatif, inilah kemudian yang disebut sinergitas.

“Kalau legislatif dan eksekutif tidak sinergi akan hancur sebuah pemerintahan, bahkan negara ini,” tegas legislator yang akrab disapa ARA ini.

Menurutnya, dalam perjalanan kedua pihak tersebut, adalah sebuah hal bias jika terjadi ‘konflik’, apalagi jika terkait dengan fungsi masing-masing institusi.

“Terkadang DPRD kerap bersitegang dengan pemerintah dikarenakan tidak terjadi titik temu. Kalau ada DPRD adem-adem saja itu malah bisa tanda tanya, tapi kalau ada DPRD ribut-ribut itu baru produktif,” ungkapnya.

Karenanya, sinergitas itu harus dibangun dengan baik, karena apabila tidak ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif maka dipastikan yang akan merasakan langsung dampaknya adalah masyarakat

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Iriani Ridwan, menyatakan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif harus terjalin jika ingin seluruh rencana program pemerintah daerah berjalan. Ia pun mengaku sangat mengapresiasi legislatif dalam mengawal program pemerintah Kota Makassar.

“Pembangunan suatu daerah tertuang dalam RPJMD, nah semua itu bisa berjalan jika telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditemukan saat reses dewan,” jelas Iriani.

Pakar Politik Pemerintahan Unhas Jayadi Nas sendiri dalam kesempatannya, menjelaskan bahwa perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan, khususnya dalam jalannya roda pemerintahan.

“Eksekutif dan legislatif bagian dari pemerintahan daerah, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan pendapat yang bisa berujung ‘konflik’, itu lantaran keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” bebernya.

Dia menjelaskan, dewan harus menghindari tarik menarik kepentingan. Tidak boleh anggota DPRD mengambil keputusan dewan tanpa mengacu pada kepentingan rakyat.

Untuk pembuatan Perda sendiri, Ia juga menyampaikan idealnya pihak eksekutif yang lebih banyak mengusulkan, karena sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem presidential, bukan parlementer.

Mantan Komisioner KPU Sulsel ini pun mengaku mengapresiasi DPRD Makassar yang mampu mengesahkan APBD Pokok Tahun Angaran 2018. Sebab menurutnya, di pembahasan APBD lah biasanya dibutuhkan kajian dan sinergitas yang lebih mendalam.

“Salut kepada DPRD Makassar, APBD 2018 bisa disahkan tanpa melewati batas deadline. Namun ia mengingatkan dan meminta komitmen dewan di APBD 2019, apakah mampu disahkan juga secepat tahun ini,” ungkap Jayadi.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds