Mobilisasi ASN, Calon Dipidana 6 Bulan dan Didiskualifikasi di Pilkada

Panitia Pengawas (Panwas) Kota Makassar

Panitia Pengawas (Panwas) Kota Makassar

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kota Makassar Nursari mengungkapkan, bila terbukti bakal calon kepala daerah kabupaten/kota memobilisasi ASN dalam agenda politiknya, maka pihak Panwaslu akan memanggil kandidat tersebut.

Peryataan Nursari tersebut menyusul sejumlah temuan keterlibatan ASN dalam kerja – kerja politik kandidat tertentu di Pilkada Makassar 2018.

Namun, hingga kini Panwaslu Makassar belum menemukan adanya indikasi mobilisasi ASN tersebut oleh Kandidat dalam agenda politik Pilkada Makassar.

“Inikan kami belum menemukan motif bahwa di gerakan oleh calon, sehingga, jika kami menemukan adanya motif yang mengarah kepada perintah calon pasti kami akan memanggil calonnya,” tegas Nursari Ketua saat menggelar konferensi pers di kantor Panwalu Kota Makassar, Jumat (1/12/2017)

Diketahui, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar terindikasi terlibat Politik Praksis untuk pemenangan Calon tertentu.

Soal sanksi, jika terbukti suatu kandidat melakukan mobilisasi ASN untuk berkampnye, Nursari menerangkan, akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini.

“Apabila bisa di buktikan bahwa paslon tersebut menggunakan ASN atau menyalah gunakan kewenangannya maka sanksinya cukup berat bukan hanya pidana 6 bulan tetapi bisa menjadi diskualifikasi terhadap paslon tersebut,” terang Nur sari.

Sekedar diketahui, larangan dan sanksi tersebut tertuang jelas dalam Surat Edaran Mendagri Nomor : 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Nursari menjelaskan, jika pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan pada Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara.

“Sedangkan untuk perangkat Keluraha, itu di Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa tau kelurahan,” urai Nursari.

Sekedar informasi jajaran ASN di SKPD Kota Makassar yang terduga melakukan kerja – kerja politik untuk kandidat tertentu yakni Lurah Tamamaung Drs Rusdin, Kasi Kebersihan kec.Panakukang Zulfikar Luthfy, Kadisnaker Makassar A. Irwan Bangsawan, Staf Kadisnaker Fazmi Idrus, Sekretaris Kesbanpol Ahmad Namzun dan Danton Damkar, Hasbullah.

(gunawan songki/pojoksulsel)



loading...

Feeds

unhas, bentrok unhas, bentrok di unhas, mahasiswa unhas bentrok

Bentrok di Unhas, Liat Foto-fotonya

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Bentrok terjadi di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (15/12/2017). Belum diketahui …