Buka Workshop APPSI, SYL Dorong Kerja Sama Perdagangan Antar Pulau

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Periode 2015-2019 membuka Workshop APPSI di Hall A & B Hotel Shangril-La, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa malam (21/11/2017).

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Periode 2015-2019 membuka Workshop APPSI di Hall A & B Hotel Shangril-La, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa malam (21/11/2017).

POJOKSULSEL.com, SURABAYA – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Periode 2015-2019 membuka Workshop APPSI di Hall A & B Hotel Shangril-La, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa malam (21/11/2017).

Workshop ini dilaksanakan rangka menjejaki kerjasama pemanfaatan produk unggul daerah dengan tema “Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antara Daerah”.

Kegiatan ini berlangsung dari 21 hingga 23 November mendatang.

SYL dalam sambutannya mengatakan, tema workshop ini sangat sesuai dengan isu yang berkembang saat ini. Yaitu perlunya mendorong perdagangan antara pulau.

“Ini untuk mendorong pengembangan ekonomi nasional, seebagai simbol ekonomi daerah,” kata Syahrul YL.

Dia menjelaskan, terdapat ketidakseimbangan perekonomian antara wilaya barat dan timur Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, sebesar 80,02 Produk Domestik Bruto Indonesia berada di wilayah barat yang terdiri dari pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan hanya 17,1 di wilayah lainnya, yaitu, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku.

Kondisi ini tidak seimbang atau imbalance, ditambah lagi dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Dengan luas pulau Jawa dan Sumatera 44.46 persen dari total wilayah Indonesia, sebanyak 82.22 persen penduduk Indonesia berada di wilayah ini, sisanya dengan total area 55, 54 persen hanya ditempati kurang lebih 17,88 persen dari total penduduk Indonesia.

“Kondisi Imbalance lainnya adalah terjadinya disparitas harga antar daerah, dimana makin ke timur harga-harga cenderung makin tinggi, ini terkait dengan mahalnya harga logistik,” sebut Syahrul YL.

Perdagangan Antar Pulau diatur dalam Undang-Undanh Perdagangan mengamanatkan pada Pasal 23, bahwa kegiatan antar pulau untuk integrasi pemerintah mengatur pasar dalam negeri, yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antar daerah, terutama memperkecil kesenjangan harga antar daerah, distribusi setiap dibatasi perdagangannya, mengembangkan pemasaran produk unggulan
daerah, menyediakan sarana dan prasarana antar pulau, mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri, meniadakan hambatan perdagangan antar pulau.

Dalam menjaga ketersediaan barang, terkait dengan Penataan Logistik, SYL menjelaskan peranan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertugas untuk mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Sedangkan pemerintah daerah bertugas untuk mengembangkan logistik daerah.

Sedangkan khusus perdagangan antar pulau pemerintah melalui Kementerian Perdagangan baru-baru ini telah menerbitkan Permendag No. 29 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Antar Pulau.

“Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran aliran barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan diharapkan pemerintah dapat mengetahui informasi mengenai aliran distribusi barang,” tuturnya.

SYL melanjutkan, dalam upaya pengembangan perdagangan antar daerah, Pemerintah Daerah Sulsel melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, melalui misi dagang, dan akan dikembangkan di KTI lainnya, kerjasama ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan produk IKM.

Sedangkan khusus pengembangan antara pulau, antara Pemerintah Sulsel dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perdagangan telah telah mengalamani pengembangan perdagangan signifikan.

“Ini perlu menjadi contoh daerah lain, di tahun 2016 surplus Sulsel dengan Jatim Rp1,379 triliun,” pungkas Syahrul YL.

(rls/muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds