Potensi Sumber PAD Baru, PKL Bakal Dikenakan Pajak?

Ilustrasi. Int

Ilustrasi. Int

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menggodok rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait penarikan retribusi bagi pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar.

Hal tersebut sebelumnya didengungkan oleh Kadis Bapenda Irwan Adnan sejak Rapat Pansus Ranperda Pajak Daerah yang dibahas akhir September 2017 lalu. Dalam ranperda tersebut, PKL yang omsetnya di bawah Rp250 ribu per hari tidak dipungut pajak, sementara yang diatasnya, akan dikenakan pajak sebesar 10 persen.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan mengaku menemukan banyak diantara rumah makan dengan model kaki lima, namun memiliki omset penjualan di atas Rp250 ribu bahkan lebih.

“Salah satunya mungkin kita akan tentukan mengenai penetapan penarikan pajak terhadap usaha-usaha yang sama dengan usaha restoran, misalnya kaki lima yang ada di emperan-emperan jalan. Itu omsetnya sudah luar biasa. Mereka secara komersil menjajakan,” ujar Irwan Adnan.

“Kita usulkan, omzet dibawah 200 ribu tidak kena pajak. Tapi tetap kita akan kaji lagi secara komprehensif terkait aturannya,” jelas Irwan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Makassar, Muh Said menilai bahwa tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 persen cukup tinggi bagi PKL. Apalagi pedagang kaki lima tergolong pengusaha kecil dengan modal usaha yang minim. 

Ia meminta agar Bapenda Kota Makassar segera mengkaji ulang wacana tersebut berdasarkan hitungan pemasaran. Sebab menurut Muh Said, pemerintah jangan hanya mengejar pendapatan daerah, namun di sisi lain masyarakat kota justeru merugi akibat kebijakan tersebut.

“Tarif pajak 10 persen itu tentu sangat mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Jadi seharusnya ada standar pendapatan yang jadi ukuran untuk penarikan pajak daerah tersebut. Banyak yang memilih pedagang kaki lima karena harganya murah, jadi tentu keuntungannya juga sedikit,” ungkap legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini, Selasa (21/11/2017).

Sementara anggota Komisi D DPRD Makassar Basdir mengatakan, tarif pajak harus berpegang pada prinsip keadilan yang tidak merugikan masyarakat maupun pengusaha. Selain itu, Basdir juga berharap penentuan tarif ini tidak mengganggu perekonomian kota Makassar. 

“Kalau terlalu tinggi kasihan masyarakat, utamanya pada usaha-usaha kecil kita. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur hal ini,” tambah legislator dari Fraksi Demokrat ini.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds