Kepala Puskesmas di Makassar Tak Ada SKM, Ini Kata Prof Sukri Palutturi

GURU Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH., Ph.D menyoroti Walikota Makassar Danny Pomanto yang belum menunjuk Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) untuk menduduki posisi kepala puskesmas.

Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber di Seminar Nasional Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (FKM UMI) Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK), Minggu (19/11/2017).

Kata dia, melihat realita saat ini, mayoritas bahkan secara keseluruhan kepala puskesmas yang ada di Kota Makassar tidak berlatar belakang gelar SKM.

Sukri Palutturi sangat menyayangkan Danny yang menujuk kepala puskesmas karena tak satupun didapati yang bergelar SKM.

“Hanya Kota Makassar di Sulawesi Selatan ini yang tidak ada satu pun bergelar SKM menjabat sebagai kepala puskesmas, sangat disayangkan,” jelasnya.

Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Sulsel ini juga mengatakan, pemerintah harus fokus pada pembangunan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pengobatan hal yang penting namun bukan berarti yang harus diutamakan. Hal terpenting adalah mempertahankan orang sehat tetap sehat.

“Maka dari itu proporsi pembangunan kesehatan harus lebih diutamakan dari pada sektor preventif, dengan memperhatikan determinan kesehatan,” ungkapnya.

“Kalau ini diterapkan, maka Rumah Sakit akan sunyi dari pengunjung, seperti yang terjadi di negara-negara maju,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, A. Rachmatika Dewi yang juga selaku narasumber dalam Seminar Nasional ini.

Dalam kesempatan ini A. Rachmatika Dewi menyampaikan, peranan SKM sangat dibutuhkan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

“Pembangunan kesehatan harus lebih ditekankan pada aspek pencegahan karena biaya yang digunakan akan minim dibanding pengobatan,” ujar Cicu sapaan akrabnya.

“Kalau pembangunan kesehatan hanya berlandaskan pengobatan, maka biaya APBN dan APBD lebih besar,” ungkapnya.

Turut hadir pula sebagai narasumber dr. I Made Puja Yasa, AAK (Kepala Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbarta Maluku) dan Dr. dr . H. Nasruddin AM, Sp.OG (Direktur RSIA St. Khadijah 1 Makassar) serta selaku moderator Andi Surahman Batara SKM., M.Kes (WD III FKM UMI).

Citizen Reporter:
FKM UMI Makassar



loading...

Feeds