DPRD Minta Kaji Ulang Retribusi PKL

Ilustrasi pajak

Ilustrasi pajak

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta meninjau kembali rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang ingin menarik retribusi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut dinilai akan merugikan pedagang kecil.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Muh Said menilai bahwa tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 persen cukup tinggi bagi PKL. Apalagi pedagang kaki lima tergolong pengusaha kecil dengan modal usaha yang minim.

Karena itu, Ia meminta agar Bapenda Kota Makassar segera mengkaji ulang wacana tersebut berdasarkan hitungan pemasaran. Sebab menurutnya jangan hanya mengejar pendapatan daerah, namun di sisi lain masyarakat kota justeru merugi akibat kebijakan yang kurang matang tersebut.

“Tarif pajak 10 persen itu tentu sangat mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Jadi seharusnya ada standar pendapatan yang jadi ukuran untuk penarikan pajak daerah tersebut. Banyak yang memilih pedagang kaki lima karena harganya murah, jadi tentu keuntungannya juga sedikit,” ungkap legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini, Selasa (21/11/2017).

Said menjelaskan, pendapatan bisa dimaksimalkan dengan memperbaiki iklim usaha di kota Makassar, temasuk menyediakan ruang kepada PKL untuk berdagang. Iklim usaha yang baik, menurut Said akan memudahkan pedagang membayar pajak yang kemudian dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

“Yang paling penting sebenarnya adalah masyarakat bisa berdagang dan punya konsumen. Kalau ada konsumen tentu saja bisa bayar pajak. Jadi, ini tergantung manajemen marketing,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi B, HM Yunus. Ia mengatakan sebelum aturan tersebut diberlakukan, Bapenda harus terlebih dahulu mendata jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar. Dari data tersebut, Bapenda harus memilah mana yang bisa dikenakan retribusi dan mana yang tidak.

Misalnya, PKL yang bisa dipungut pajaknya itu hanyalah pedagang yang memiliki omset di atas Rp 250 ribu per hari.

“Harus didata dulu yang mana bisa dikenakan retribusi yang mana tidak, karena tidak semua pedagang kaki lima itu penghasilannya sama. Yang bisa dikenakan pajak itu cuman yang omsetnya diatas 250 ribu per hari,” jelas legislator asal Partai Hati Nurani Masyarakat ini.

Namun, Ia juga tak menampik jika PKL yang ada saat ini, adalah potensi pajak yang sudah selayaknya dikenakan pajak oleh pemerintah. Pasalnya, banyak diantara pedagang kaki lima saat ini memiliki omset ratusan ribu per hari meskipun hanya lapak di pinggir jalan.

“Kalau kita lihat yang dipinggir-pinggir jalan itu, seperti sari laut, sebenarnya omsetnya sudah ratusan ribu itu. Jadi sudah bisa ditarik pajaknya. Kan bisa jadi sumber pendapatan baru. Tapi tetap harus didata dulu,” papar Yunus.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds