Setnov dan Pengacaranya Diduga Melawan Hukum, BASMI: Preseden Buruk bagi Penegakan Hukum

Direktur Basmi Andi Amin Tamatappi

Direktur Basmi Andi Amin Tamatappi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bawakaraeng Abbulo Sibatang Mamminasata Indonesia (Basmi), ikut mengamati penanganan hukum oleh KPK terhadap kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Direktur Basmi Andi Amin Tamatappi menilai, kasus Setnov sapaan ketua DPR RI, sangat menguras pikiran sekaligus kekhawatiran terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebab, Setnov merupakan figur penggodok UU tetapi dalam perkara yang dihadapinya, ia seolah-olah selalu menghindar dari panggilan KPK

Upaya dugaan perlawanan pun dipertontonkan Setnov dan pengacaranya Frederich Yunadi. Misalnya melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, polemik hak imunitas Setnov yang hanya dapat diperiksa setelah mendapat izin Presiden Jokowi.

“Ini sudah ada dugaan indikasi melakukan upaya perlawanan hukum terhadap kasus yang dihadapinya (Setnov),” kata Andi Amin.

Padahal, sambung Andi Amin, Setnov dan pengacaranya tidak semestinya mempertontonkan ‘drama’ perlawanan. Perbuatan tersebut akan menjadi preseden buruk di masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Karena itu, Andi Amin menyarankan kepada pengacara Setnov sebagai orang yang paham hukum, untuk mengikuti prosedur dengan baik. Mendamping kliennya memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa.

“Toh kalau memang Setnov memang tidak bersalah, kenapa harus selalu menghindar,” kata Andi Amin.

Lebih jauh Andi Amin mengatakan, apabila nanti dalam pengadilan Tipikor tidak ditemukan secara sah keterlibatan Setnov, maka pengadilan memberikan ruang pemulihan nama baiknya secara keseluruhan.

Karena itu, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan Ketua Umum Partai Golkar itu. Menghadapi kasus hukum secara berani itu jauh lebih direspons positif daripada main kucing-kucingan seperti saat ini.

“Setnov malah akan mendapatkan jempol, kalau toh seandainya ternyata dia tidak bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,” pungkas Andi Amin.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds