Eksploitasi Anak Naik, DPRD Godok Ranperda Pendidikan dan Perlindungan Anak

Juru Bicara Ranperda penyelenggaraan pendidikan DPRD Makassar, Yeni Rahman

Juru Bicara Ranperda penyelenggaraan pendidikan DPRD Makassar, Yeni Rahman

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggodok Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yaitu Rancangan pembentukan penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan anak.

Juru Bicara Ranperda penyelenggaraan pendidikan DPRD Makassar, Yeni Rahman mengatakan dua ranperda ini berdasarkan usulan dan prakarsa DPRD kota makassar, yang begitu banyak melihat eksploitasi terhadap anak.

“Rendahnya pendidikan anak begitu sangat rendah di Makassar. Memang banyak peraturan tentang perlindungan anak, tapi itu ada batasan dari pusat. Kita godok di daerah yang lebih spesifik,” ungkap Yenni di DPRD Makassar, Jumat (17/11/2017).

Legislator PKS ini juga mengatakan ranperda ini dapat di dorong dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMM) untuk melipatkan partisipasi orangtua dan anak muda usia hingga 18 tahun keatas. Melihat banyaknnya bentuk eksploitasi terhadap anak yang kian meningkat setiap tahun.

“Dari data yang didapatkan ada sebanyak 9,54 persen eksploitasi yang terjadi terhadap anak, dan ada sebanyak 69 kasus pendidikan anak terhenti gara-gara faktor ekonomi dan jaringan prostitusi anak,” jelasnya.

Legislator Fraksi Hanura, Abdul Kadir menyatakan ada sebanyak 531 pasal nantinya yang akan membahas terhadap dua ranperda ini. Ia juga menegaskan agar ranperda ini segera di sahkan, agar hak-hak tidak dirampas dan mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang sudah seharusnya di dapatkan.

“UUD perlindungan anak sangat memberikan payung hukum, terhadap siapa saja yang melakukan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dilakukan bersama termasuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sebab kekerasan pada anak terkadang terjadi di lingkungan terdekatnya. “Pencegahan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Keluarga dan masyarakat sekitar juga sangat berperan dalam melindungi anak,” tambahnya.

Anggota Komisi B ini menyebut, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinilai belum cukup. sehingga masih perlu dibuatkan payung hukum yang dimuat dalam perda.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds