Gas Elpiji 3 Kg Langka, DPRD: Strategi Pertamina Naikkan Pendapatan

Ilustrasi - Elpiji 3 Kg

Ilustrasi - Elpiji 3 Kg

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menilai kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang belakangan ini terjadi di Kota Makassar merupakan bagian dari strategi PT Pertamina untuk menaikkan pendapatan.

Kelangkaan ini, menurutnya anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, akan memaksa masyarakat untuk menggunakan gas elpiji 6 kg atau 12 kg.

Hasanuddin Leo menjelaskan, jika kelangkaan ini terjadi lantaran permintaan atau pemakai gas elpiji 3 kg sudah tidak seimbang dengan jumlah produksi. Gas elpiji 3 kg, jelasnya, banyak dipilih lantaran jenis paling murah dan paling ringan sehingga lebih mobile untuk konsumsi rumah tangga dan usaha kecil menengah. Meskipun, gas melon bersubsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat kecil yang kurang mampu.

“Ada ketidakseimbangan antara permintaan dengan produksi. Karena gas ini lebih ringan dan mudah dibawa. Kalau gas yang lain harus pakai ongkos buruh lagi,” kata legislator dari fraksi PAN ini, Kamis (16/11/2017).

Ia menjelaskan jika produksi gas melon ditekan karena pemakai gas tersebut sudah tidak tepat sasaran. Banyak diantara pengguna gas melon ini merupakan masyarakat menengah keatas bahkan diantaranya banyak pelaku usaha, seperti warkop, café, dan rumah makan.

“Ini strategi PT Pertamina untuk menaikkan pendapatan. Kalau ini langka, masyarakat dipaksa untuk mulai memilih menggunakan Bright Gas dan Tabung 12 kg. Sehingga pendapatan PT Pertamina meningkat,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D, Abdul Wahid meminta pemerintah kota segera menindaklanjuti kelangkaan ini lantaran telah meresahkan masyarakat. Beberapa kasus pencurian gas dan melonjaknya harga gas melon ini menurutnya imbas dari kelangkaan gas elpiji.

Karena itulah, ia meminta ada sidak ke beberapa agen penyalur gas LPG dan beberapa warkop, caffe, dan rumah makan yang masih menggunakan gas melon ini. “Ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Gas elpiji adalah kebutuhan yang sangat vital bagi rumah tangga. Karena itu warkop-warkop, caffe, pengusaha-pengusaha yang masih pakai diterbitkan saja. Supaya bisa stabil kembali,” kata legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds